oleh

Partai Golkar Usul Pemekaran Dapil

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Musi Rawas (Mura) usulkan penataan kembali Daerah Pemilihan (Dapil) . Usul tersebut dilakukan menyusul telah berkurangnya dua Dapil akibat dari pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 jumlah Dapil Kabupaten Mura enam Dapil berkurang dua Dapil karena masuk DOB Muratara yakni Dapil V dan IV.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Mura, Firdaus Cik Ola menjelaskan, semangat untuk penataan kembali Dapil adalah untuk keterwakilan aspirasi per kecamatan karena ada kecamatan besar akan ‘memakan’ kecamatan yang kecil, jika itu tidak dipecah. Contoh Kecamatan Megang Sakti dengan Sumber Harta. Kemudian kalau di Dapil I Jayaloka dengan Sukakarya. Kalau di Dapil II Kecamatan Tuah Negeri kalau tidak dimekarkan aspirasi masyarakat yang tinggal di kecamatan yang kecil tidak tersalurkan karena tidak ada keterwakilan.

“Makanya kami dari Golkar mengusulkan untuk pemekaran. Penataan pemekaran Dapil ini berdasarkan historis kecamatan, akses transportasi, persamaan sejarah, budaya, bahasa dan suku,” katanya kepada Linggau Pos kemarin.

Partai Golkar mengusulkan Kecamatan Jayaloka satu Dapil dengan melihat sebaran pemilih dan jumlah penduduk. Itu salah satu semangat kami untuk pemekaran Dapil mudah-mudahan bisa diterima oleh partai politik (Parpol) yang lain. dan itu juga akan kami kawal hingga disahkan.

Adapun Dapil yang diusulkan Partai Golkar Dapil I meliputi Kecamatan Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut (TPK) dan Tuah Negeri ada 7 kursi. Dapil II Kecamatan BTS Ulu, Sukakarya dan Jayaloka, enam kursi. Dapil III Muara Kelingi dan Muara Lakitan, sembilan kursi. Dapil IV Tugumulyo dan Purwaodadi enam kursi, Dapil V Sumber Harta, Terawas dan Kecamatan Selangit tujuh kursi. Sedangkan Dapil VI Megang Sakti lima kursi.

“Disamping itu ada alternatif lain yang ditawarkan Partai Golkar yakni Megang Sakti, Suberharta dengan alokasi 7 kursi. Serta Terawas dan Selangit lima kursi. Total tetap 40 kursi,” jelasnya.

Firdaus Cik Ola menyebutkan saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 Dapil I meliputi Muara Beliti, TPK, Jayaloka, Sukarya dan BTS Ulu 10 kursi, Dapil II Muara Lakitan, Tuah Negeri dan Muara Kelingi ada 11 kursi.

“Jadi kalau digabungkan jadi 21 kursi. Melihat ini dua Dapil menjadi tiga sehingga ada Dapil yang dapat tujuh kursi, enam kursi dan ada yang sampai sembilan kursi,” paparnya.

Menurutnya bahwa pembahasan pemekaran Dapil untuk internal Partai Golkar sudah lama dibahas dengan mengundang Komisioner KPU Kabupaten Mura.

“Usulan kami dilatarbelakangi adanya kecamatan yang tidak terwakili, sehingga aspirasi akan tersumbat,” ucapnya.

Pengamat Sosial Politik daerah Silampari, Eka Rahman menambahkan bahwa, berdasarkan Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa jumlah kisaran jumlah kursi DPRD di setiap Dapil 3-12 kursi. Sedangkan kalau DPR-RI 3-10 kursi.

“Namun pada praktiknya rata-rata KPU menentukan sebuah Dapil minimal 6 sampai 12 kursi,” tambahnya.

Menanggapi usul penataan Dapil yang diusulkan Partai Golkar, Kecamatan Megang Sakti kalaupun menjadi Dapil sendiri tetap enam kursi. Eka Rahman membenarkan pernyataan Firdaus Cik Ola jika Dapil Kabupaten Mura tidak dilakukan penataan kembali maka ada kecamatan yang tidak terwakili sehingga tidak dapat pembangunan dari dana aspirasi, padahal dana aspirasi Rp1,5 miliar.

“Setiap anggota DPRD membawa dana aspirasi ke kecamatan,” sebutnya. (08)

Komentar

Rekomendasi Berita