oleh

Parkir Legal Pakai ID Card

LINGGAU POS ONLINE– Kota Lubuklinggau sudah jadi destinasi (tujuan). Bukan hanya untuk wisata, namun juga belanja. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun potensi meningkat. Salah satunya dari parkir.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lubuklinggau, H Abu Ja’at mengatakan sudah meminta seluruh juru parkir mengoptimalkan capaian retribusi. Bahkan jika tidak mencapai target yang ditetapkan atas kesepakatan bersama, ia tidak segan-segan beri peringatan.

“Ini upaya kita untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Setiap hari juru parkir kita awasi, ketika turun dari target yang disepakati kita pertanyakan,” tegas Abu, Senin (25/11).

Saat ini, kata dia, ada 114 juru parkir dibawah pengawasan Dishub Kota Lubuklinggau. Seluruh juru parkir dilengkapi surat tugas, atribut seperti seragam dan id card. Untuk target, disepakati sesuai kondisi dan keadaan tempat parkir.

“Ya kalau tempatnya ramai pengunjung targetnya lebih besar, kalau tempat tidak terlalu ramai lebih ringan targetnya. Target ini yang wajib mereka setor ke petugas kita. Setiap hari petugas lapangan kita juga mengawasi, jika ada parkir di tepi jalan yang baru atau belum terdata oleh kita maka segera kita data, dan kita tetapkan targetnya serta kita lengkapi dengan surat tugas,” jelas Abu.

Seharusnya ditambahkan Abu, yang juga diperhatikan pemerintah bagaimana dengan pajak parkir yang langsung disetor oleh pelaku usaha seperti perbankan, mall, rumah sakit dan sekolah. Itu yang menurut Abu jauh lebih berpotensi masuk ke PAD.

“Kalau ingin penerimaan retribusi maupun pajak parkir optimal, sekali lagi saya tegaskan ya lakukan uji petik. Kita siap dilibatkan, jika pajak parkir juga nantinya akan dilakukan uji petik. Kalau parkir tepi jalan ini tidak menentu, kadang sepi kadang ramai. Belum lagi usulan kenaikan tarif retribusi parkir kita juga belum disetujui, bagaimana mau target kita tercapai,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Yulius mengatakan berdasarkan pengamatannya memang ada potensi untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir. Namun, perlu dilakukan uji petik mengenai hal itu, agar tujuan yang dicanangkan bisa tercapai.

“Memang perlu dilakukan inovasi untuk meningkatkan PAD kita, salah satunya dengan melakukan kajian di sektor parkir,” katanya.

Ia menjelaskan uji petik atau kajian dilakukan, agar tidak ada pihak yang dirugikan terkait aturan yang akan diterapkan. Sebab, rata-rata juru parkir merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah.

“PAD memang harus di tingkatkan untuk menunjang program pembangunan. Tapi, jangan sampai dengan target yang sudah ditetapkan, ada pihak-pihak yang dirugikan,” jelasnya.

Maka dari itu, dirinya meminta kepada Dishub ketika akan menerapkan aturan terkait permasalahan parkir, harus melakukan uji petik terlebih dahulu.

Setor ke Pemilik Lahan

Salah seorang juru di Pasar Inpres, Iwan (35) mengatakan hampir lima tahun ia menjadi juru parkir untuk area Apotek Musi Rawas. Namun setiap hari, Iwan wajib setor Rp100 ribu kepada pemilik lahan parkir.

“Saya di sini bekerja dari pagi sampai malam. Penghasilan saya per hari separuh dari biaya setoran. Misalnya saya mendapatkan Rp 170 ribu per hari maka penghasilan bersih saya Rp70 ribu. Sedangkan Rp100 ribunya disetor kepada yang punya lahan. Setoran itu wajib diberikan setiap hari. Kalau penghasilan tidak mencukupi terpaksa kita nombok. Itu sudah risiko,” kata Iwan.

Berbeda dengan juru parkir inisial R, uang yang setiap hari disetorkannya kepada pemilik lahan Rp60 ribu. Hal ini karena ia bertugas berdua dengan temannya.

“Saya shif pagi sampai jam 3 sore sedangkan teman saya bekerja dari sore sampai malam. Kami setor ke bos Rp60 ribu per hari sedangkan bos yang setor ke Dishub Rp500 ribu per minggu,” tuturnya.

Laporan Riena Fitriani Maris/Aan Sangkutiar/Rina

Rekomendasi Berita