oleh

Papua Barat Paling Rawan Konflik Pemilu

JAKARTA – Polri menyampaikan ada 15 daerah paling rawan gangguan selama Pemilu 2019 berlangsung. Di urutan pertama, daerah yang paling rawan adalah Papua Barat (selengkapnya lihat infografis-red). Sejumlah data terbaru menunjukkan adanya potensi konflik salah satunya upaya kelompok penganggu seperti Papua. Hal itu disampaikan Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Aula Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1).

“Ada 15 wilayah yang tertinggi diantaranya. Seperti Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DIY, NTB,NTT, Sulawesi Utara, Dan Sulawesi Tengah,” jelas Dedi di Mabes Polri, Kamis (3/1/2019).

Jenderal bintang satu itu menjelaskan, tingkat kerawanan ini diukur dari sejumlah parameter seperti konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. “Terkait kerawanan di Papua Barat terkait, gangguan dan ancaman dari kelompok KKP,” ucap Dedi.

Dedi mengatakan, TNI dan Polri juga melakukan pemetaan di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kota. “Semua sudah kita lakukan mapping dan profiling. Kerawanan kira-kira apa saja yang nanti akan terjadi, dan pada tahapan apa saja yang harus kita all out,” ungkap Dedi.

Intinya,sambung dia , tingkat kerawanan Pemilu Serentak 2019 nantinya jauh lebih besar dibandingkan saat Pilkada 2018 silam. Pemilu 2019 lebih rumit, kompleks, massal dibandingkan Pemilu lalu. Karena secara serentak akan dilakukan pemilihan anggota legislatif, presiden dan wapres.

“Tingkat kerawanan pun berbeda. Kalau pilkada hanya tingkat daerah, kalau ini sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, rawan,” kata Dedi.

Polri juga melakukan giat patroli siber selama masa kampanye. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya black campaign atau kampanye negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan, Polri tengah menyiapkan rancangan pengamanan daerah pemilihan. Nantinya akan ada di setiap Dapil ditempatkan perwira yang didatangkan langsung dari Polda. Perwira itu akan menjadi koordinator pengamanan Dapil. “Perwira tersebut yang kemudian bersama Muspida akan melakukan serangkaian pencegahan konflik agar Pemilu tetap lancar,” tandasnya. (mhf/fin/tgr)

Rekomendasi Berita