oleh

Panwaslu Proses Tujuh Pelanggaran

LINGGAU POS ONLINE, MEGANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Lubuklinggau menindaklanjuti tujuh indikasi pelanggaran kampanye.

Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi, Rabu (4/4) mengatakan, indikasi pelanggaran tersebut enam diantaranya berdasarkan informasi awal atau temuan dari Panwaslu beserta jajarannya. Hanya, satu laporan yakni di Panwascam Lubuklinggau Timur II, mengenai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan mereka (Panwascam Lubuklinggau Timur II, red), indikasi pelanggaran tersebut tidak terbukti,” jelas Bahusi.

Namun, dilanjutkan Bahusi, ada satu indikasi pelanggaran yang tengah ditindaklanjuti oleh jajarannya, yakni Panwascam Lubuklinggau Timur I, yakni temuan mengenai keterlibatan ASN di kampanye salah satu Paslon.

“Ini sedang dikaji dan diproses oleh Panwascam,” tegas Bahusi.

Demi suksesnya Pilkada, serta memudahkan proses penyelidikan indikasi pelanggaran, maka dirinya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat termasuk tim pemenangan dari masing-masing Paslon Walikota-Wakil Walikota untuk melaporkan dengan jelas indikasi pelanggaran. Mulai dari indikasi pelanggaran, waktu dan tanggal kejadian hingga alat bukti, baik foto maupun rekaman video, agar pelanggaran tersebut bisa diproses.

“Jujur, kami cukup kesulitan dalam menindaklanjuti laporan via SMS maupun WhatsApp (WA), sebab permasalahan yang dilaporkan harus jelas. Jadi, kami butuh untuk mengumpulkan bukti-bukti. Bahkan, pelanggaran yang bisa diproses paling lama tujuh hari sejak kejadian. Nah, kalau kejadiannya bulan lalu, dilaporkan saat ini, artinya pelanggaran itu sudah kadaluwarsa atau tindak bisa lagi diproses,” jelasnya.

Maka, ditambahkan Bahusi, kalau ada orang yang beranggapan kalau Panwaslu beserta jajarannya tidak bekerja atau memproses indikasi pelanggaran, itu kesalahan yang sangat besar.

Sebab, semua informasi awal mengenai indikasi pelanggaran sudah diproses, tapi dikarenakan minimnya petunjuk atau alat bukti, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Terpisah, Pengamat Politik Asal Kota Lubuklinggau, Ngimadudin menjelaskan, kalau kendala yang dihadapi Panwaslu merupakan masalah tersendiri.

Sebab secara yuridis harus ada laporan mengenai suatu kejadian, karena pelapor akan dijadikan saksi kunci mengenai hal yang dilaporkan.

“Memang, bukti foto saja sudah bisa di telusuri. Tapi, hal itu sulit dilakukan, karena bukti yang disampaikan bisa saja sudah lewat dari batas waktu pelanggaran, yakni tujuh hari sejak kejadian pelanggaran,” jelasnya.

Bahkan, dilanjutkan Ngimadudin, walaupun ditelusuri dirinya yakin indikasi pelanggaran itu tidak akan sampai ke Sentra Gakkumdu, akibat minimnya petunjuk atau alat bukti yang diperoleh.

“Pemberi informasi harus tahu dan paham, kalau informasi yang disampaikannya tidak bisa diproses. Sebab, bagaimana mau memprosesnya kalau alat bukti tidak lengkap,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Ngimadudin, laporan mengenai keterlibatan ASN tidak berpengaruh dengan pencalonan Walikota-Wakil Walikota, dikarenakan walaupun terbukti yang tindak pelanggar bukannya Paslon-nya.

“Pelaku pelanggaran itu yang harus ditindak, kalau pelakunya ASN, ya ASN yang ditindak. Bukannya Paslon atau kandidatnya,” jelasnya.

Menanggapi soal pelanggaran, Juru Bicara Paslon nomor urut 2 H SN Prana Putra Sohe-H Sulaiman Kohar (NanSuko), Hendi Budiono menegaskan kalau Timses NanSuko sejak awal sudah berkomitmen untuk mengikuti aturan main. Mereka komitmen, zero toleransi terhadap pelanggaran kampanye.

“Karena kita sepakat serta memiliki tanggung jawab moral, untuk mewujudkan Pilkada damai di Kota Lubuklinggau. Makanya pada setiap pelaksanaan kampanye, kita ikuti semua aturan yang ada. Kita tidak pernah melakukan kampanye di luar waktu yang ditentukan, kita juga tidak memasang alat peraga di lokasi yang mengatasnamakan posko, di luar posko yang resmi kita daftarkan ke KPU,” tegas Hendi Budiono, Rabu (4/4).

Menurutnya, ada dua poin penting yang menjadi catatan tim advokasi mereka. Yakni adanya indikasi pelanggaran dengan melakukan kampanye di malam hari, serta memasang alat peraga di lokasi yang mengatasnamakan posko baru.

“Bahkan dua poin ini sudah kita sampaikan secara tertulis ke Panwaslu, untuk ditindaklanjuti. Kita tidak menyatakan itu indikasi pelanggaran. Namun kita hanya menginginkan pernyataan resmi dari Panwaslu apakah hal itu diperbolehkan atau tidak. Ketika iya, maka kami pun akan melakukan hal yang sama,” ungkap Hendi.

Sayangnya hingga saat ini, balasan dari Panwaslu yang menyatakan keduanya diperbolehkan atau tidak dan termasuk pelanggaran atau tidak, tidak dilakukan oleh pihak Panwas.

“Makanya kita pun tidak akan melakukan hal yang sama. Sebelum ada pernyataan resmi kalau itu diperbolehkan, atau ada kesepakatan bersama dari ketiga Paslon. Karena di daerah lain ada yang diperbolehkan karena adanya kesepakatan bersama dari Paslon. Namun selama pernyataan resmi atau kesepakatan bersama bahkan aturan resmi diperbolehkan di PKPU, kita menganggapnya hal tersebut termasuk pelanggaran. Untuk itu kita mendesak, agar Panwaslu segera menindaklanjuti surat kami secara tertulis,” tegasnya kembali,

Timses NanSuko ia pastikan, selama menunggu kepastian ini tidak akan terpancing.

“Sekali lagi, kita akan ikuti aturan mainnya. Kita tidak ada niat melakukan hal yang sama, atau merusak alat peraga orang lain,” tambahnya.

Sementara itu Timses Paslon nomor urut 3 Rustam Efendi- Rizki Aprilia (RR), Herman Sawiran saat dimintai tanggapan mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tim advokasi untuk menyikapi terkait adanya pelanggaran kampanye. Tim inilah mendata, laporan-laporan penyelenggaraan kampanye.

“Saat ini tim kita masih mendata, karena sebelum kita publikasikan semua laporan. Laporan tersebut, kita kemas dulu. Setelah akurat, baru kita koordinasikan ke juru bicara untuk disampaikan ke pihak yang berwenang,” tegas Herman Sawiran.

Tidak hanya untuk Paslon yang didukungnya, ia meminta agar ketiga Paslon beserta tim dan simpatisan untuk sama-sama mematuhi rambu-rambu yang sudah disepakati bersama. Jangan sampai ‘keseleo’ saat melakukan orasi politik.

“Kemudian kita juga mendesak ASN untuk netral, begitu juga untuk penyelenggara Pilkada. Baik KPU maupun Panwaslu. Lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terbukti, melakukan keberpihakan, kepada salah satu Paslon. Penjabat Walikota juga harus tegas, memanggil ASN atau Kepala OPD yang tidak netral, atau masih menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye,” tegasnya.

Terakhir, pihaknya juga mengimbau aparat penegak hukum mulai melakukan dan patroli.

“Untuk mengantisipasi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” tegasnya. (01/13)

Rekomendasi Berita