oleh

Panwaslu Proses Dugaan ASN Kampanye

LINGGAU POS ONLINE, MEGANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Lubuklinggau tidak menolerir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpolitik. Atau ikut kampanye salah satu kandidat di Pilkada serentak 2018. Karena itu menciderai demokrasi.

Pernyataan ini ditegaskan Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi, Selasa (10/4).

“Kita melalui Panwascam, sudah memproses beberapa laporan terkait dugaan ASN ikut kampanye. Bahkan, ada yang tengah dilakukan penyelidikan,” jelas Bahusi, kemarin.

Menurut Bahusi, sebenarnya pihaknya sudah menyebar 7 larangan ASN di Pilkada serentak, di mana di situ sudah dijelaskan apa-apa saja larangan ASN, diantaranya dilarang jadi pembicara pada kegiatan dan pertemuan politik. Foto bersama, dengan calon kepala daerah, dilarang mengunggah, memberikan like dan mengomentari atau menyebar luaskan visi-misi Paslon.

Bahkan, dilanjutkan Bahusi, di situ juga sudah memuat aturan yang mengatur netralitas ASN, diantaranya Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS. Serta SE KASN No. B-2900/KASN/11/2017 TGL 10 Nov 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pilkada Serentak 2018, dan Surat MenPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 TGL 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

“Nah, kalau ada ASN yang masih ikut kampanye patut dipertanyakan. Apakah memang tidak tahu kalau perbuatan yang dilakukannya melanggar atau tidak,” ungkapnya.

Namun, dalam menindak ASN yang ikut kampanye atau berpolitik praktis, menurut Bahusi, dibutuhkan kajian dan proses.

Mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pelapor hingga terlapor. Termasuk, menyelidiki alat bukti yang diperolehkan, baik rekaman video, maupun bukti foto. Sebab pelanggaran bisa ditindak dalam waktu 7 hari sejak kejadian.

“Jadi, kalau sudah lewat batas waktu yang sudah ditetapkan, pelanggaran itu jadi kedaluwarsa. Makanya, ketika memproses suatu indikasi pelanggaran, kita bergerak cepat,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Panwaslu beserta jajarannya tengah memproses dua indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum ASN, yakni di Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dan Lubuklinggau Utara II.

*** Medsos Rawan Black Campaign

Kemarin juga, media sosial viral dengan adanya dugaan penyebaran foto yang dikhawatirkan akan berubah jadi bumerang bagi pemilik status.

Pengamat Politik asal Kota Lubuklinggau, Ngimadudin menjelaskan tersebarnya foto salah satu kandidat calon Wakil Walikota Lubuklinggau di media sosial, merupakan black campaign, karena menyerang privasi seseorang.

“Sebenarnya, hampir di setiap kontestasi Pilkada selalu ada black campaign. Misalnya, perang visi-misi, atau hal yang lain sebagainya. Namun, tersebarnya foto tersebut tidak masuk lagi dalam kategori wajar, karena menyangkut privasi seseorang,” jelasnya, Selasa (10/4).

Bahkan, dilanjutkan Ngimadudin, insiden itu bisa dilaporkan ke Panwaslu Lubuklinggau, bila yang bersangkutan atau timnya merasa tidak senang.

“Bukan hanya itu, kejadian ini juga bisa dilaporkan ke polisi, karena melanggar UU ITE,” ungkapnya.

Maka dari itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak melakukan black campaign, karena dapat merugikan diri sendiri.

“Silakan dukung kandidat masing-masing. Namun, jangan sesekali melakukan black campaign, karena akan merugikan diri sendiri,” imbaunya. (01)

Rekomendasi Berita