oleh

Panwaslu Mura Minta ASN Bersikap Netral

“Setiap ANS yang mendukung salah satu pasangan calon, akan ditindak tegas,” kata ketua Panwaslu Musi Rawas, Koirul Anwar.

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Sudah dijadwalkan ada 171 daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2018 mendatang.

Di sini, Menpan RB dan Dewan Etika ASN sudah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bersikap netral di pesta demokrasi ini.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas (mura), Khoirul Anwar menegaskan bahwa ASN wajib menjaga netralitasnya dalam perhelatan pesta demokrasi ini, khususnya di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Sebab Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Bahkan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sedang melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan pada tanggal 8-10 Januari 2018 masa pendaftaran calon Kepala Daerah.

“Walaupun tahun ini adalah Pilgub, segala proses tahapan pendaftaran dilakukan di provinsi. Tapi, kami selaku Panwas ditingkat Kabupaten akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder agar semua tahapan berjalan lancar dan kondusif,” jelasnya, Kamis (4/1).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Panwaslu bertugas mengawasi setiap proses tahapan Pilkada dan menindaklanjuti laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran Pilkada. Dan Panwaslu Kabupaten juga diberikan wewenang untuk memutuskan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan kepada instansi terkait.

“Namun kami lebih mengutamakan pencegahan preventif, untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada stakeholder, baik itu KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah, Parpol dan masyarakat langsung,” tegasnya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang mempertanyakan bentuk netralitas ASN, dikarenakan mereka masih memiliki hak pilih. Netral di sini adalah tidak terlibat kegiatan yang mengarah atau mendukung salah satu kandidat, dan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 pasal 11 huruf (c), yang menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon, atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Seperti, PNS dilarang melakukan pendekatan ke Parpol pengusung atau mendekati calon kepala daerah.

Bahkan, pihaknya akan menindak tegas jika ada laporan, atau temuan ada PNS di lingkungan Kabupaten Musi Rawas mendukung salah satu calon Walikota di Lubuklinggau.

“PNS harus berhati hati dalam urusan Pilkada, apalagi tahun 2018 hingga 2019 ini dikatakan tahun politik. PNS harus menghindari hal-hal yang mengarah dukungan, misalnya memasang baliho/spanduk/stiker Paslon (pasangan calon, red), menghadiri deklarasi Paslon dengan, atau tanpa menggunakan atribut bakal calon/parpol. Bahkan PNS dilarang mengunggah, like, komentar dan sejenisnya hingga menyebarluaskan foto/gambar, visi misi calon kepala daerah melalui media online atau Medsos, hingga foto bersama dengan mengikuti simbol sebagai bentuk keberpihakan,” katanya.

Hal itu, masih dijelaskan Khoirul Anwar sudah ditegaskan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor : B/71/M.SM/00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilahan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Sanksi bagi ASN yang tidak netral juga sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali terakhir UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 188 bahwa Pejabat negara, ASN, Kepala Desa/Perangkat dapat dijerat Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 6 (enam) Bulan.

“Sanksi ASN juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Itu sudah ditegaskan oleh Dewan Etik melalui SE KASN Nomor B.2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017, perihal Pengawasan Netralitas ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Selain sanksi moral, ASN yang melanggar dapat dikenakan tindakan administrasi hingga pemecatan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku,” ungkapnya (rls/11).

Komentar

Rekomendasi Berita