oleh

Panwaslu Mura Laksanakan Rapat Kerja Teknis

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura) sukses melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pungut Hitung Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Mura pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tahun 2018.

Kegiatan ini berlangsung Sabtu (23/6) di Ballroom Bukit Sulap Hotel Abadi, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Peserta Rapat Kerja Teknis ini terdiri dari 42 Panwascam, 199 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan 14 operator. Dengan total keseluruhan peserta mencapai 255 orang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Mura, Khoirul Anwar, S.Pi dalam kata sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini rangkaian dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilaksanakan Rabu, 27 Juni 2018.

Khoirul Anwar menegaskan pada saat Pilgub nanti pihaknya terus lakukan sosialisasi ke masyarakat. Dan hal paling penting, Panwas tidak tidur jika terjadi nantinya serangan fajar dari oknum saat pemungutan suara.

“Kita ada patroli untuk mengantisipasi money politic juga pengerahan massa. Saya yakin teman-teman Panwas kecamatan sudah siap semua untuk mengantisipasi hingga pelaksanaan Pilgub berlangsung dengan aman dan tertib,” ungkap Khoirul Anwar.

Hadir pada Rapat Kerja Teknis, selain Khoirul Anwar, S.Pi (Ketua/Divisi Penindakan & Pelanggaran) juga Hermansyah, SP (Anggota/Divisi Pengawasan & Hubal) dan Oktureni Sandhra Kirana, S.Pd (Anggota/Divisi Organisasi & SDM)
Pada rapat kerja teknis itu, diisi narasumber Oktureni Sandhra Kirana yang menyampaikan tentang sistem aplikasi Perhitungan Suara (Sipera) 14 operator kecamatan. Dengan isi materi Pungut Hitung.

“Di mana dua metode pelaporan pungut hitung ke Bawaslu Provinsi Sumsel melalui media WA atau email dan manual, termasuk juga sistem aplikasi yang dipakai,” ungkap Oktureni Sandhra Kirana.

Ia menyatakan tujuan dari rapat kerja teknis ini sendiri untuk mendapatkan laporan hasil perhitungan suara dari TPS secara akurat dan cepat, sehingga didapatkan laporan berbasis hasil riil dari TPS.

“Agar laporan hasil perhitungan suara dapat dilakukan pengarsipan secara digital, guna mengetahui sedini mungkin hasil pemungutan suara yang akan dijadikan pembanding oleh pengawas pemilihan dalam proses, selanjutnya seperti rekapitulasi suara maupun jika terjadi perselisihan hasil pemilihan,” jelas Reni, sapaan perempuan berhijab ini. Serta mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara. (08)

Rekomendasi Berita