oleh

Panwaslu Kesulitan Tindak Pelaku Black Campaign

LINGGAU POS ONLINE, MEGANG – Panwaslu akan menindak tegas pelaku black campaign, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ancaman untuk pelaku black campaign dari 6 bulan sampai 6 tahun kurungan penjara, dengan denda minimal Rp 600.000 dan maksimal Rp 6.000.000.

Kata Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi, Sabtu (26/5). Namun, saat ini Panwaslu Kota Lubuklinggau kesulitan dalam menindak pelaku black campaign, walaupun beberapa hari lalu ada informasi dari tim sukses salah satu Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau.

“Kesulitan kita mengungkap kasus black campaign, karena tidak ada terlapor,” jelas Bahusi.

Tapi, kata Bahusi, Panwaslu Kota Lubuklinggau tetap berusaha untuk mengungkap indikasi black campaign tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran.

Mengenai indikasi black campaign yang terjadi di media sosial, Panwaslu Kota Lubuklinggau belum bisa melakukan tindakan tegas, karena belum ada laporan dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Sebab, suatu tindakan seseorang dinyatakan black campaign bila ada pihak yang merasa dirugikan.

“Terus terang, aktivitas di dunia sosial selalu kita pantau. Namun, dari pengamatan kami belum ada black campaign yang ditujukan kepada Paslon tertentu,” jelasnya.

Sebab, kalau ada Paslon yang merasa dirugikan, pasti akan melapor ke Panwaslu bila itu terkait Pilkada. Namun, bila menyerang individu dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada, bisa dilaporkan ke aparat kepolisian, dan itu bisa dikenakan dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

“Tapi, berdasarkan pengamatan kami belum ada black campaign yang ditujukan kepada Paslon tertentu. Maka, untuk penindakannya dibutuhkan laporan,” jelasnya.(01)

Rekomendasi Berita