oleh

Pansus Tunda Pengesahan Empat Raperda

Dengan Alasan Belum Selesai Dibahas

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – DPRD Kota Lubuklinggau melaksanakan rapat paripurna, dengan agenda penyampaian hasil pembahasan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Panitia Khusus (Pansus). 10 Raperda tersebut, lima diantaranya Raperda usulan dari eksekutif dan lima Raperda merupakan inisiatif DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (2/7).

Rapat dimulai pukul 15.00 WIB, dipimpin Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya didampingi Wakil Ketua I, Taufik Siswanto dan Wakil Ketua II, Suyitno. Dihadiri 19 anggota DPRD, Penjabat Walikota Lubuklinggau, H Riki Junaidi, Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani, Asisten, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Sepuluh Raperda yang dibahas oleh Pansus DPRD, yakni Pansus I membahas Raperda tentang Jam Belajar Malam, Raperda tentang Pendidikan baca tulis Alquran dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Untuk Pansus II membahas Raperda tentang Ruang Terbuka Hijau, Raperda tentang Penataan, Pemerdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Raperda tentang Susunan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bukit Sulap dan terakhir Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Sementara Pansus III membahas Raperda tentang Pemenuhan Air Bersih, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dari 10 Raperda, hanya enam yang disetujui oleh Pansus DPRD Kota Lubuklinggau, sementara empat Raperda, yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Susunan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bukit Sulap, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, belum disetujui Pansus untuk disahkan, dengan alasan belum selesai dibahas.

Sedangkan enam Raperda lainnya dinyatakan selesai dibahas, dan bisa dilanjutkan untuk disahkan menjadi Perda Kota Lubuklinggau.

Ketua Pansus I, Khoirul Umri membenarkan kalau pihaknya belum menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Alasannya, ada satu pasal dari draf yang diusulkan Pemkot Lubuklinggau masih memerlukan penyempurnaan dan kesepakatan dengan mitra kerja, yakni pasal yang mengatur tentang denda terhadap Wajib Pajak (WP) yang terlambat membayar pajak. Menurut Pansus I untuk denda yang diusulkan pemerintah sebesar 25 persen sangat tinggi dan memberatkan WP.

“Sementara hasil studi banding kita ke daerah lain, sanksi yang diatur tidak lebih dari 5 persen. Ini yang perlu dikaji ulang serta butuh kesepakatan lagi,” ungkap Khoirul Umri.

Yang terpenting, dilanjutkan politisi PDIP ini, WP bisa tertib membayar pajak tanpa diberatkan. Apalagi dalam mengatur denda keterlambatan harus melihat tiga asas, yakni asas ekonomi, asas keadilan dan asas sosial.

Juru bicara Pansus 2, Hj Soleha juga menjelaskan alasan Pansus II menunda pengesahan Raperda tentang Susunan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bukit Sulap. Menurut politisi PPP ini, usulan mengenai batas usia pensiun pegawai PDAM tirta bukit sulap sudah mereka konsultasikan ke biro hukum Pemprov Sumsel, agar dinaikkan dari usia 56 menjadi usia 58.

Namun Biro Hukum Pemprov Sumsel menegaskan, kalau sampai saat ini acuan untuk batas usia pensiun pegawai PDAM, masih berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 335, yakni batas usia pensiun pegawai PDAM 56 tahun.

“Biro hukum Pemprov menyarankan DPRD untuk mengonsultasikan kembali hal ini ke Mendagri. Untuk itu belum bisa kita lanjutkan pembahasanya, sambil menunggu hasil konsultasi ke Mendagri,” jelasnya.

Jubir Pansus III, Wansari juga memberikan penjelasan yang sama, mengenai alasan ditundanya pengesahan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

“Sama pada prinsipnya, pembahasan yang kita laksanakan belum selesai. Sehingga belum bisa disahkan,” lanjut Wansari.

Pimpinan rapat, Rodi Wijaya diakhir rapat memberikan batas waktu selama tiga minggu kepada Pansus untuk menyelesaikan empat Raperda yang belum selesai pembahasanya.

“Kita minta Direktur PDAM Kota Lubuklinggau lebih aktif, karena saat pembahasan dinilai Pansus kurang pro aktif,” tegas Rodi. (13)

Rekomendasi Berita