oleh

Pansus RUU Kepulauan Harus Bebas Politik

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan masih menjadi pembahasan antara pemerintah, DPR dan DPD RI. Belum ada kesepakatan mutlak dari tiga unsur ini untuk mengesahkan RUU Kepulauan itu. RUU Kepulauan ini sendiri sudah diusulkan sejak periode 2009 lalu, tetapi tidak ada progres kejelasannya.

Anggota Pansus RUU Kepulauan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan menyarankan agar pengusulan RUU Kepulauan ini dilepaskan dari kepentingan politik. Pasalnya, RUU Kepulauan ini demi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah kepulauan.

“Terlepas dari itu, saya tidak mau ya masuk pada wilayah-wilayah politik, tapi subtansinya kita dorong karena ini menyangkut pembangunan, kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Yohan kepada Fajar Indonesia Network di depan Ruang Pansus DPR-RI kemarin.

Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu melanjutkan, masalah RUU Kepulauan ini sangat baik untuk pembangunan di daerah-daerah kepulauan. Olehnya itu, sudah sewajarnya Anggota DPR selaku perwakilan rakyat harus meloloskan RUU ini.

“Jadi kalau ada hal yang baik tentu kita dukung, terlepas dari itu pencitraan. Tetapi selama memberikan keuntungan bagi masyarakat, saya kira tidak ada alasan untuk menolak hal itu,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, Ketua Pansus RUU Kepulauan Amir Uskara mengakui, RUU Kepulauan ini sendiri sudah di bahas sejak periode 2009 lalu. Untuk itu, selaku Ketua Pansus RUU Kepulauan akan berpacu dengan waktu agar selesai pada sidang ini.

“RUU ini kan sudah dibahas pada periode sebelumnya 2009-2014 kemarin, hanya kita sendiri baru selesai di Badan Legislatif (Baleg) untuk proses ini pada masa sidang ini sehingga Pansus yang terbentuk ingin berpadu dengan waktu supaya selesai masa sidang ini,” ujar Amir Uskara kepada FIN usai Rapat Pansus RUU Kepulauan kemarin.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dalam RUU Kepulauan ini masih ada perbedaan pandangan antara Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Otonomisasi Daerah (Otda) yang hadir mewakili Menteri Dalam negeri dan beberapa kementerian lainnya.

“Dirjen Otoda masih ada perbedaaan pandangan dari Pemerintah, sehingga mereka belum bisa menjadikan satu kesepakatan dalam pembahasan ini. Maka butuh waktu untuk menyamakan persepsi mereka,” jelasnya.

Diketahui RUU Kepulauan ini juga mengakomodir tujuh Provinsi yang masuk dalam RUU Kepulauan yakni, Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Maluku. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Kepulauan ini sudah digulirkan oleh DPR-DPD dan Pemerintah sejak periode 2009 lalu, namun hingga kini belum mendapat kesepakatan akhir untuk direalisasikan. (rba/fin)

Rekomendasi Berita