oleh

Pansus Perizinan Akui Masih Ada ‘PR’

Alamsyah : Agustus Kita Keluarkan Rekomendasi

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perizinan DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Alamsyah A Manan mengakui, pihaknya belum menyelesaikan ‘Pekerjaan Rumah (PR)’. Sejak tahun 2016 hingga 2018, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi terkait pembahasan mengenai perusahaan ‘nakal’ di wilayah Kabupaten Mura.

Diakuinya, hal ini bukan sengaja atau adanya pembiaran. Ada beberapa kendala, yang membuat Pansus Perizinan DPRD Kabupaten Mura, belum mengeluarkan rekomendasi.

“Pertama, kita kesulitan memanggil pihak perusahaan ketika rapat pembahasan. Sementara untuk membuat rekomendasi, kita butuh penjelasan dari pihak perusahaan. Selama dua tahun ini, sudah berkali-kali kita surati, namun pihak perusahaan tidak ada yang memenuhi panggilan kita. Kalaupun ada, hanya diwakili oleh staf yang tidak bisa mengambil kebijakan,” tegas Alamsyah A Manan, Senin (21/5).

Selanjutnya, karena kesibukan anggota Pansus yang sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau sering melakukan kunjungan, untuk menidaklanjuti keluhan masyarakat.

“Sementara dalam membuat rekomendasi, kita butuh kehati-hatian. Harus selaras, dengan peraturan yang ada. Dan ingat, Pansus juga ada keterbatasan kewenangan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya akan kembali mempelajari untuk segera membuat rekomendasi mengenai perusahaan yang sudah dua tahun mengalami stagnan. Politisi Partai Demokrat ini menargetkan, Agustus 2018 rekomendasi pansus bisa segera dikeluarkan.

“Kita tidak mau sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Akan kita pelajari lebih dalam. Kalaupun pihak perusahaan masih tidak hadir saat kita panggil, maka pembahasan akan kita lanjutkan ke rekomendasi,” tegasnya kembali.

Ia mengakui, rekomendasi pihaknya menjadi hal penting untuk Pemkab Mura melakukan pengawasan terhadap perusahaan ‘nakal’.

“Karena terdata, 70 % perusahaan di Kabupaten Mura bermasalah. Mulai dari mengenai izin lingkungan, lalu ketenagakerjaan, penyerobotan lahan masyarakat hingga perizinan yang tidak diperpanjang. Banyak konflik, yang membuat rekomendasi Pansus memang harus segera dikeluarkan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Mura, Yudi Fratama membenarkan guna mengurangi konflik antara perusahaan dan masyarakat, DPRD Mura sudah membentuk Pansus Perizinan. Makanya, pihaknya terus mengingatkan Pansus Perizinan DPRD secara lisan, untuk segera melaporkan hasil rekomendasi.

“Bahkan kita sudah mengagendakan dalam rapat Banmus, untuk membahas dan menyampaikan hasil kinerja Pansus Perizinan. Sejauh ini kita masih menunggu,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada Pansus Perizinan, untuk segera melaporkan mengingat ini menjadi ‘PR’ mereka.

“Karena ketika Pansus Perizinan belum melaporkan hasil mereka melalui rekomendasi, seolah-olah ada pembiaran. Padahal, kami menghendaki Pansus Perizinan ada hasil yang bisa direkomendasikan. Mengenai apakah disetujui atau tidak, biarkan keputusan bersama yang menentukan,” ungkapnya. (13)

Rekomendasi Berita