oleh

Pansus I Berikan Syarat Ketat

LUBUKLINGGAU – Panitia Khusus (Pansus) 1 dan Pansus 2 DPRD Kota Lubuklinggau, sepakat dan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau. Hal ini disampaikan oleh masing-masing Ketua Pansus, saat rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, di ruang rapat paripurna Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Selasa (9/7).

Hanya saja, masing-masing Pansus memberikan saran dan catatan kepada eksekutif. Mereka berharap catatan dari hasil pembasahan mereka ini, bisa menjadi pertimbangan dan menjadi perhatian pemerintah.

Seperti Ketua Pansus I, Merismon mengungkapkan setelah melakukan pembahasan bersama mitra saat membahas Perda tentang penyertaan modal ke PT Linggau Bisa, pihaknya menilai PT Linggau bisa belum mampu secara maksimal dan signifikan, dalam berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Justru diungkapkannya, lebih banyak suntikan dana daripada keuntungan yang didapat. Artinya, apa yang menjadi tujuan didirikannya Perusahaan Daerah (Prusda) belum tercapai.

Untuk itu meskipun usulan penyertaan modal ke PT Linggau Bisa disetujui, namun dengan syarat dan catatan yang ketat. Diharapkan ditahun ini, PT Linggau Bisa mampu mendongkrak PAD.

Dari hasil mendengarkan paparan terkait rencana bisnis PT Linggau Bisa, Pansus 1 masih berharap Prusda ini mampu menyumbang PAD, setelah kembali mendapat suntikan dana sebesar Rp 1,5 miliar, apalagi setelah diberikan syarat yang lebih ketat. Karena sampai tahun 2019 sudah Rp 12 miliar penyertaan modal yang dilakukan, dan dari hasil perhitungan jumlah aset di PT Linggau Bisa termasuk inclinator sudah sebesar Rp13 miliar.

“Untuk itu Pansus 1 menilai kedepan, apalagi setelah diganti kepengurusan sejak Oktober 2018 lalu PT Linggau Bisa sudah mulai berbenah, karena saat ini Direktur yang baru sudah bisa membayar gaji karyawan sebanyak 45 orang, walaupun masih jauh dibawah UMP,” tegasnya.

Begitupun dengan Pansus II, yang menyetujui usulan Pemkot untuk menaikan status Kantor Kesbangpol Kota Lubuklinggau menjadi badan. Pasalnya dijelaskan Suhada, Ketua Pansus II 2 bahwa regulasi menguatkan agar Kesbangpol segera ditingkatkan menjadi badan sudah ada. Sebelumnya juga naskah evaluasi dan naskah akademik sudah disampaikan ke Pemprov dan mendapat izin. Setelah dilakukan evaluasi kantor Kesbangpol mendapat poin 725 yang artinya bisa ditingkatkan menjadi badan dengan tipe B.

“Sehingga tidak ada halangan baik secara regulasi maupun secara administrasi, agar Kesbangpol ditingkatkan statusnya menjadi badan. Sebagai catatan dari Pansus 2, SDM dan anggaran harus sesuai, lalu Badan Kesbang harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan dirasakan masyarakat khususnya dalam hal memberikan pendidikan politik, karena bukan hanya tugas parpol. Lalu menciptakan kedamaian dan persatuan, untuk itu butuh anggaran lebih dan kami meminta eksekutif untuk segera melakukan penambahan anggaran,” jelasnya. (rfm)

Rekomendasi Berita