oleh

Panitia Akui Mencetak Surat Suara Lebih

Kabag Hukum Effendi Aziz
“Apalagi pencetakan surat suara sementara, DPT belum ada, ini fatal. Hasilnya rapat hari ini akan disampaikan ke legal Pemkab Muratara untuk menjadi bahan pertimbangan Bupati Muratara dalam mengambil keputusan. …”

Pernyataan Panitia Pilkades Pauh I

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – Panitia Pilkades serentak kedua tahun 2017 Kabupaten Muratara mengadakan rapat bersama Rabu (17/1). Melibatkan seluruh calon Kades Pauh I Kecamatan Rawas Ilir, dan Panitia Pilkades. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Op Room Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muratara.

Acara itu dilaksanakan untuk mendengarkan langsung jawaban dan penjelasan dari para calon Kades Regen, Repelita, Juherman dan Yayan. Yang mengikuti Pilkades, 5 Desember 2017 lalu.

Komisi I DPRD Kabupaten Muratara, 28 Desember 2017 merekomendasikan untuk pelaksanaan Pilkades ulang.

Sebagaimana permasalahan yakni adanya kelebihan 19 surat suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seharusnya 2.700 surat suara ternyata ada 2.719 surat suara sebagaimana disampaikan oleh salah satu calon, Repelita dan juga ditambah oleh Abdul Aziz selaku pendampingnya.

Selain itu juga, Repelita menjelaskan adanya baik sebelum maupun sesudah Pilkades tidak ada berita acara.

Selaku Ketua Panitia Desa, Maryono membenarkan untuk pencetakan surat suara lebih dari DPT. Menurutnya pihaknya tidak tahu berapa jumlah DPT sehingga terletak lebih.

Rapat dipimpin oleh ketua panitia tingkat kabupaten, yakni Asisten Tata Pemerintahan, Tarmizi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A), Firdaus. Sementara itu, Kabag Hukum Effendi Aziz mengatakan bahwasanya rapat kemarin untuk mengumpulkan data dan fakta-fakta dari penjelasan Panitia maupun pihak penggugat yang merasa dirugikan atas perselisihan tersebut.

“Kita hari ini mengumpulkan data dan fakta untuk menjadi bahan pihak legal Pemkab Muratara. Selanjutnya disampaikan ke Bupati Muratara dalam memutuskan permasalahan tersebut, ” kata Tarmizi.

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan permasalahan ini karena ketidaktaatan panitia dalam menjalankan tugas, atau tidak sesuai aturan yang ada.

“Apalagi pencetakan surat suara sementara, DPT belum ada, ini fatal. Hasilnya rapat hari ini akan disampaikan ke legal Pemkab Muratara untuk menjadi bahan pertimbangan Bupati Muratara dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada keputusan, “sebutnya.

Kepala DPMD-P3A Kabupaten Muratara, Firdaus mengatakan permasalahan ini karena pihak panitia tidak melakukan petunjuk yang ada di aturan, Perbup dan Permendagri.

“Sebagaimana permohonan penggugat, yang meminta diselesaikan secara arif dan bijaksana. Tentu seperti itulah nantinya, hasil rapat akan disampaikan ke pihak legal Pemkab Muratara, baru diputuskan oleh Bupati Muratara,”tambahnya.

Menurut Firdaus, penyelesaian saat ini terkira hasil bukan lagi proses pemilihan, jadi keputusannya nanti oleh Bupati Muratara.
(07)

Komentar

Rekomendasi Berita