oleh

Oso Contoh Buruk Elite Indonesia

JAKARTA – Polemik antara Ketua Umum Partai Hati Nurani akyat (Hanura), Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa Oso dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berlarut. Hal itu terlihat dari dimulainyaPTUN, Bawaslu, Polda dan DKPP untuk mendesak namanya masuk dalam daftar calon tetap DPD RI dapil Kalimantan Barat.

Nada sumbang dilontarkan Suryani, Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, kasus OSO dengan KPU adalah contoh terburuk wajah elite di Indonesia.

“Kasus Oso tersebut bisa dilihat sebagai gambaran politisi yang serakah. Bahkan kekurangan moral dalam etika politiknya. Bagaimana bisa elite partai masuk sebagai calon DPD, tegas Suryani kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Rabu (23/1).

Menurut Suryani, langkah yang diambil oleh KPU sudahlah tepat dengan menunjukkan ketegasan sebagai penyelenggara pemilu. “Saya fikir mereka cukup waras. Bahwa masyarakat mengawasi. Saya yakin KPU juga sudah memprediksi, jika polemik ini akan terus berkepanjangan,” tuturnya.

Dosen Ilmu Politik di UIN Jakarta ini meyarankan, harusnya OSO lebih fokus kepada pertarungannya dengan calon lain. Karena dibutuhkan konsentrasi besar untuk memenangkan kontestasi lima tahunan tersebut.

“Gesekan dan perlawanan sesama calon DPD pasti cukup kuat. Saya fikir harusnya itu yang dikedepankan,” sambungnya.

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan jika pihaknya siap bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. OSO dipastikan tdak akan masuk ke dalam calon anggota DPD RI. Dan tidak bisa menjadi peserta pemilu 2019 ini.

Sebelumnya, PTUN telah memerintahkan KPU ntuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT anggota DPD. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga meminta kepada KPU hal yang sama. Bawaslu menilai ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU. Di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), OSO juga melaporkan jika KPU melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Dan terakhir, KPU dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam delik pidana umum karena KPU tidak menjalankan putusan lembaga peradilan hukum.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku akan mengkaji putusan PTUN yang meminta KPU memasukkan nama OSO kedalam DCT. Pengkajian dilakukan untuk memastikan keputusan KPU. Karena lembaga penyelanggara pemilu ini telah memutuskan untuk tidak memasukkan nama OSO ke dalam DCT karena berdasarkan putusan MK.

“Artinya gini, yang sudah ita putuskan tentu melibatkan kajian para ahli. Sehingga yang kami ambil putusan MK, dan kita akan jalankan,” tandasnya.
Bawaslu Tolak Oso

Laporan dugaan pelanggaran administrasi KPU yang diajukan Oesman Sapta Odang ke Bawaslu ditolak. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai, laporan yang diajukan OSO lewat kuasa hukumnya dinilai masih sama dengan lalu. Hal tersebut disampaikan Abhan sebagai Ketua Majelis Hakim di kantornya, Jakarta, Rabu (23/1).

“Laporan yang disampaikan terlapor tidak dapat diterima dan tidak dapat dijalankan dalam sidang pemeriksaan,” singkat Abhan dalam persidangan didampingi oleh Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin dan Ratna Dewi Pettalolo. Sementara dari pihak pelapor hadir Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir dan Herman Abdul Kadir. (khf/fin)

Rekomendasi Berita