oleh

Oposisi Jangan Salah Langkah

LINGGAU POS ONLINE – Wacana bergabungnya partai oposisi ke dalam pemerintahan menyisakan sejumlah pertimbangan. Memilih menjadi oposisi adalah suatu yang sah. Hanya saja, modal pemilu lima tahun ke depan perlu diperhitungkan secara matang.

Pengamat Politik Ujang Komarudin kepada FIN (Fajar Indonesia Network) mengatakan, jika partai yang kalah dalam pemilu harus mengambil sikap. Mau Apakah bergabung atau tetap memilih menjadi oposisi. “Jika perolehan suara pada Pemilu 2019 ini dirasa cukup baik, sebaiknya mengambil langkah oposisi,” tegas Ujang di Jakarta, Rabu (03/7).

Namun berbeda dengan partai pendatang baru yang tidak mendapatkan kursi ke Senayan. Ia menyarankan bergabung dengan pemerintah. Tujuannya agar ke depan memiliki modal yang cukup mengikuti pemilu 2024.

Partai Berkarya salah satunya. Partai dengan logo beringin ini memiliki perolehan suara yang kurang signifikan. Menurutnya bergabung dengan pemerintahan akan memiliki keuntungan ketimbang menjadi oposisi. “Partai baru akan sulit mendapat simpati rakyat. Terlebih tidak ada sosok yang digadang. Saya rasa jika tidak bergabung dengan pemerintahan, suaranya bisa merosot karena kurangnya popularitas. Elit politik bisa melakukan lobi-lobi. Saya rasa pembagian jatah satu kursi menteri tidak akan terlalu dipersoalkan. Meskipun sepenuhnya menjadi kewenangan presiden Jokowi,” imbuhnya.

Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia ini mencontohkan, selain Berkarya, Demokrat yang memiliki perolehan suara kurang memuaskan hampir dipastikan akan merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. “Kalau melihat sejumlah lobi yang dilakukan mengarah ke kubu Jokowi. Di Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang digadang bisa maju dalam kontestasi lima tahunan. Saya rasa, jika tidak memiliki modal, semisal m en jadi menteri, akan sangat sulit untuk AHY maju pada 2024,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

Berbeda dengan Ujang, Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, menyebut partai oposisi cenderung merugi jika bergabung dengan pemerintah. Partai oposisi terancam kehilangan suara di pemilu berikutnya.

“Dalam kontestasi presiden, mereka yang jauh dari koalisi pemerintahan cenderung sumber suaranya berkurang karena tidak terekspos,” kata Rully. Dia menyebut Pemilu 2019 menyebabkan perpecahan elit politik. Namun ketika ada kepentingan bersama, masalah itu teratasi dengan cara membagi jatah politik.

Dia meyakini Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin bakal merangkul tim oposisi. Ia menilai keputusan ada di tangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Tinggal bagaimana tim Prabowo dan Sandiaga meyakinkan diri dan massanya untuk masuk ke pemerintahan. Bukan menjadi oposisi yang tidak punya andil apa-apa,” terang Rully.
Terpisah, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafii alias Romo meyakini partainya tak akan merapat ke koalisi pemenang pilpres 2019. Syafii mengatakan peran oposisi diperlukan mendukung demokrasi yang sehat.

Ia menilai demokrasi justru tak akan berjalan jika semua partai politik masuk ke pemerintah. Partai Gerindra, lanjutnya, sejak awal sudah memposisikan diri sebagai oposisi. Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah sosok yang sangat demokratis. Dia meyakini Prabowo juga menghendaki terciptanya demokrasi yang sehat. (khf/fin/rh)

Rekomendasi Berita