oleh

OKP Harus Aktif

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Perkuat jaringan dan meminimalisir rendahnya pelayanan publik masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) mengundang seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di wilayah Bumi Silampari, Selasa (28/8) malam. Pertemuan tersebut dilakukan di Hotel Hakmaz Taba, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.

Ketua Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan, M Ardian Agustiansyah menjelaskan, ada beberapa pelayanan publik yang harus ditingkatkan. Salah satunya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sebelumnya dikenal Program Nasional Agraria (Prona), yang mestinya gratis namun dipungut biaya oleh oknum Kepala Desa (Kades). Jelas ini suatu pelanggaran yang mestinya tidak boleh terjadi.

“Begitupun dengan pelayanan publik lainnya, termasuk pelayanan di Disdukcapil yang mestinya selesai dalam waktu satu hari, tapi dihambat hingga satu minggu,” jelasnya.

Bahkan, saat ini pihaknya telah menerima laporan mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kota Lubuklinggau. Namun sampai saat ini belum dilakukan pelantikan, padahal pengajuan PAW sudah masuk ke lembaga legislatif.

“Rencana bertemu pelapor, dan kita agendakan bertemu DPRD Kota Lubuklinggau, apa yang menyebabkan terhambatnya proses PAW,” jelasnya.

Selain itu, ada juga laporan mengenai lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara).

“Kita sudah agendakan untuk ke kantor Bupati Muratara, untuk klarifikasi mengenai hal ini. Hasilnya akan langsung kita sampaikan,” jelasnya.

Kemudian, meminimalisir terjadinya indikasi pelanggaran terkait pelayanan publik. Maka pihaknya meminta kepada OKP yang ada di wilayah Bumi Silampari proaktif, melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, sehingga kedepan pelayanan publik dapat meningkat. (01)

Rekomendasi Berita