oleh

Oknum Ustadz Divonis 5 Tahun

Terlibat Tindak Asusila

LINGGAU POS ONLINE, SIDOREJO – Oknum Ustadz Dzulkipli alias DZ (31) dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau. Senin (12/2) sekitar pukul 10.00 WIB ia divonis 5 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan 7 tahun.

Sidang Ustadz DZ yang diketuai Majelis Hakim Dian Triastuty didampingi Yopi Wijaya, dan Andi Barkam, digelar terbuka. Persidangan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hapid Suhandi dan Anton Sujarwo, serta penasihat hukum terdakwa Yanto Maskud.

Menurut hakim, Ustadz DZ yang merupakan warga Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit ini terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap santriwatinya sendiri.

Dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut, membuat terdakwa DZ tidak terima, dan melalui penasihat hukumnya, terdakwa mengajukan opsi pikir-pikir.

Di dalam ruang sidang dipenuhi warga Desa Maur Lama bersama dengan keluarga terdakwa, dan ada juga beberapa santri tempat terdakwa mengajar, ikut hadir memberikan dukungan moril untuk Ustadz DZ. Sidang juga dijaga oleh puluhan personel Polres Lubuklinggau, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari puluhan warga yang menghadiri persidangan.

Majelis hakim menyatakan Ustadz DZ terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar pasal 82 Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

“Terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp 800 juta dengan subsider kurungan penjara selama tiga bulan,” kata majelis hakim di persidangan sambil mengetuk palu satu kali.

Majelis lalu memberikan kesempatan atau hak terdakwa, apakah dengan keputusan yang dijatuhkan majelis hakim menerima atau akan melakukan banding, atau opsi pikir-pikir.

“Silakan terdakwa koordinasi dengan penasihat hukumnya,” ungkap Majelis Hakim Dian Triastuty.

Lalu terdakwa menuju ke penasihat hukumnya untuk berkoordinasi, majelis hakim Dian sempat menegur agar koordinasi tidak lama, karena ada opsi pikir-pikir selama 14 hari apakah akan mengajukan upaya banding.

Di persidangan itu, terdakwa sempat memprotes keputusan majelis hakim.

“Majelis bagaimana bisa, bukti-bukti seperti celana dalam kenapa tidak ditunjukkan di persidangan,” tanya terdakwa kepada majelis hakim.

Namun protes terdakwa ditanggapi oleh majelis, dan majelis menjelaskan jika sudah membacakan vonis terdakwa. Akan tetapi jika terdakwa tidak terima dengan keputusannya, terdakwa bisa mengajukan upaya banding selama ada opsi pikir-pikir.

Selanjutnya majelis hakim menanyakan kepada Jaksa yang menuntut terdakwa dengan kurungan penjara selama tujuh tahun, apakah terima dengan keputusan majelis di persidangan JPU akan melakukan opsi pikir-pikir. Artinya keputusan yang dijatuhkan majelis belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Seperti diketahui, Kamis (26/1), Ustadz DZ dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan kurungan penjara selama tujuh tahun, akibat perbuatannya diduga melakukan pencabulan terhadap seorang santriwatinya. Terdakwa DZ dengan tuntutan tersebut, dirinya pada pekan depan akan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis melalui penasihat hukumnya.

Dan yang membuat terdakwa harus duduk dan disidangkan, Sabtu (23/9) sekitar pukul 10.00 WIB, korban sebut saja Bunga (16), sedang sakit kepala, dan meminta izin istirahat di kamar asrama.

Setelah korban sedang tidur, diduga datanglah terdakwa yang merupakan guru korban. Diduga timbul niat terdakwa untuk mencabuli korban. Korban kemudian dicabuli tersangka, dikarenakan takut korban tidak berani berbuat apa-apa.

Lalu sekitar pukul 16.00 WIB, korban dijemput orang tuanya untuk pulang ke rumah, dikarenakan dalam kondisi tidak sehat. Setelah berada di rumah, korban tidak berani menceritakan kejadian yang menimpanya kepada orang tuannya.

Dan setelah dalam kondisi sehat, dan korban kembali lagi ke madrasah di Desa Maur, Kecamatan Rupit tempat Ustadz DZ mengajar.

Lalu korban memberanikan diri untuk menceritakan kepada seorang ustadzah, bahwa dirinya menjadi korban pencabulan yang dilakukan terdakwa dan Bunga mengaku enggan sekolah lagi.

Mengetahui hal tersebut orang tua korban yang sudah dihubungi pihak sekolah, merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.(19)

Rekomendasi Berita