oleh

Oknum Kepala SDN Diduga Pungli

LINGGAU POS ONLINE, PURWODADI – Belum lama ini, masyarakat menyampaikan informasi dugaan Pungutan Liar (Pungli) dilakukan oknum Kepala SDN Purwodadi, BR. BR diduga memungut uang Rp 100 ribu per murid, tanpa sepengetahuan komite SDN Purwodadi.

Untuk memastikan itu, tim investigasi Linggau Pos langsung menuju lokasi SDN Purwodadi. Namun saat tiba di lokasi ternyata sekolah tersebut telah menerapkan Full Day School (FDS). Sehingga, para murid hanya masuk dari Senin hingga Jumat.

Meski begitu, tim investigasi sempat menjumpai seorang warga yang berada di lingkungan sekolah. Warga yang enggan identitasnya dikorankan itu mengatakan membenarkan, adanya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah (Kasek) BR.

“Memang ada (Pungli,red). Tapi komite tidak mengetahui hal itu, jadi pungutan yang dilakukan oleh oknum Kasek langsung kepada wali murid sebesar Rp 100 ribu per orang,” katanya, Sabtu (4/11).

Ia menjelaskan, sebenarnya oknum Kasek ini baru menjabat setengah tahun di SDN Purwodadi.

“Sebelumnya ada Kasek lama, namun tidak pernah menimbulkan permasalahan. Tetapi oknum Kasek kali ini baru menjabat sudah menimbulkan masalah,” ungkapnya.

Awalnya, kata sumber ini, dana pembangunan akan digunakan untuk peningkatan pagar. Namun faktanya, dana tersebut malah dibangunkan lapangan upacara yang disemen dengan alasan becek saat upacara. Itupun belum tuntas pembangunannya.

Selain masalah Pungli, saat ini BR juga tidak lagi memperbolehkan peserta didik nabung di sekolah. Dengan alasan riba.

“Kabarnya, sebelum memimpin SDN Purwodadi, ia pernah bermasalah di sekolah lama. Bahkan didemo,” papar sumber tadi.

Secara terpisah, Ketua Komite SDN Purwodadi, Haryono saat ditemui membenarkan adanya permasalahan tersebut.

“Kami memang tidak dilibatkan mengenai dana yang ditarik dari orang tua wali peserta didik. Penarikan Rp 100 ribu dari masing-masing wali murid itu murni atas inisiatif Kasek,” jelas Haryono.

Sepengetahuannya bahwa fungsi komite itu yang melakukan pembangunan di sekolah atau setidaknya mengetahui pembangunan di sekolah. Namun, ia menyayangkan yang terjadi justru sebaliknya, komite tidak dilibatkan sama sekali.

Haryono menjelaskan, sebenarnya terkuaknya masalah ini merupakan salah satu aspirasi wali murid lantaran sudah tidak tahan dengan tingkah laku BR.

“Tapi yang membuat saya merasa sedih dan malu. Pada Selasa (7/11), saya dipanggil Pak BR untuk datang ke sekolah lantaran berbicara mengenai permasalahan ini. Di sana ada Pak BR, KUPT Purwodadi Pak Mahmud, dua pengawai Dinas Pendidikan (Disdik) serta oknum LSM. Dalam hasil pertemuan itu saya dipaksa untuk menanda tangani surat damai mengenai permasalahan ini. Sebenarnya saya merasa berat hati untuk tanda tangan, namun akhirnya menada tangani surat tersebut lantaran desakan oknum LSM yang mengaku dia Ketua LSM Musi Rawas dengan mengancam akan ke polisi,” paparnya singkat. (16)

Komentar

Rekomendasi Berita