oleh

OJK Keluarkan Kebijakan Pembiayaan Bagi Korban Bencana Sulteng

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisiatif membantu pemulihan kondisi perekonomian pasca gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah (Sulteng). OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan bagi debitur atau proyek yang terdampak bencana.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan, perlakuan khusus yang diberikan berupa penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, restrukturasi, dan pemberian kredit atau pembiayaan syariah baru bagi debitur korban bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi.

“Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada Selasa (9/10) kemarin di Bali yang bertujuan untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan,” ujar Anto kepada awak media, Rabu (10/10).

Anto menjelaskan, berdasarkan data sementara yang diterima OJK, terdapat 13.233 debitur di enam cabang bank umum Konvensional yang terdampak bencana alam dengan total baki debet kredit sebesar Rp1,6 triliun. Sementara, pihaknya masih menjaring data dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) setempat.

“Perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakukan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dalam Keputusan Dewan Komisioner dan akan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan,” imbunya.

Anto mengatakan, OJK mendorong perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi mengenai kewajiban pembayaran kredit bagi debitur terdampak bencana. Salah satunya, dengan menjadwalkan ulang pembayaran angsuran kredit dan penyesuaian biaya administratif.

“OJK juga mendorong perusahaan untuk menyesuaikan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran,” tukasnya.

Anto menambahkan, OJK menetapkan kualitas kredit dengan plafon maksimal Rp5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan atau bunga. Sementara itu, bagi kredit dengan plafon di atas Rp5 miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

“Sementara penetapan kualitas kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga,” jelasnya.

OJK juga mengeluarkan kebijakan penetapan restrukturasi kualitas kredit bagi bank umum maupun BPR sampai dengan Keputusan Dewan Komisioner berikutnya. Restrukturasi kredit tersebut, kata dia, dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

“OJK menetapkan pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak bencana Sulteng. Tapi eksekusinya dilakukan secara terpisah dengan kualutas kredit yang telah ada sebelumnya,” jelasnya.

Kebijakan ini, kata Anto, juga berlaku bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

Kendati demikian, Anto meminta perusahaan untuk melaporkan progres penanganan restrukturasi nasabah secara berkala kepada OJK.

Sementara itu, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk mendata pemegang polis yang mengalami kerugian bencana. Sehingga dapat segera dilakukan proses penanganan klaim secara profesional sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.

“Jika diperlukan melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah” pungkasnya. (riz/fin)

Rekomendasi Berita