oleh

Nyanyian Neneng Mengarah ke Tersangka Lain

JAKARTA – Pernyataan Neneng menjadi pintu masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyeret tersangka lain dalam kasus dugaan suap pembangunan Meikarta. Ini dibuktikan dengan penggalian keterangan terhadap empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keempat saksi tersebut antara lain Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, dan Namat Hidayat. Mereka diperiksa bagi tersangka sekaligus Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin.

Mulanya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang anggota dewan hari ini. Namun, salah seorang di antaranya, yakni Anden Saalin Relan, telah dimintai keterangan oleh penyidik kemarin (17/1). “Saksi atas nama Anden Saalin Relan telah dilakukan pemeriksaan kemarin,” ujar Febri di kantornya.

Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, diakui Febri, hari ini penyidik kembali mendalami posisi dan peran masing-masing saksi yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Kata Febri, pihaknya juga menelusuri pengetahuan saksi terkait indikasi kepentingan pihak lain di balik proses penyusunan aturan tata ruang Bekasi.

Selain itu, klarifikasi terkait informasi adanya perjalan anggota dewan bersama keluarga ke Thailand yang diduga terkait Meikarta juga dilakukan. “Sampai saat ini, sekitar 14 anggota DPRD Bekasi telah diperiksa sebagai saksi,” tukasnya.

Kendati demikian, Febri mengaku tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai bukti-bukti yang dikantongi penyidik soal perjalanan tersebut. Intinya, menurut dia, pake jalan-jalan yang diterima anggota dewan tidak hanya berupa tiket. Ia juga membeberkan penyidik telah memiliki daftar para anggota DPRD yang menerima paket perjalanan tersebut.

“Karena tentu sejumlah bukti yang kami dapat sudah cukup terang, tapi masih kami klarifikasi kepada yang diduga menerima fasilitas tersebut,” pungkasnya.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya, masing-masing Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kemudian, tersangka lain yang merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di antaranya Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Nahor, Kepala Dinas PMPTSP Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Status hukum tempat tersangka, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen telah meningkat menjadi terdakwa. Keempatnya telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima dana suap sebesar Rp7 miliar, dari yang dijanjikan Rp13 miliar, dari Billy Sindoro dkk. Dugaan suap tersebut berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta seluas 774 hektare. Suap tersebut diduga diberikan dalam sejumlah tahap yang dilakukan pada April hingga Juni 2018. Dana tersebut disalurkan melalui sejumlah pejabat Pemkab Bekasi. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita