oleh

Nominal Ganti Rugi Lahan Belum Ada

Maksimal 20 Desember 2017

Kepala DLH dan Pertanahan Kabupaten Muratara, H Alfirmansyah
“Saat ini masyarakat pemilik lahan diminta menyiapkan administrasi untuk proses pembayaran. Dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing pemilik, tidak ada lagi melalui tim atau pemerintah desa dalam hal ini kepala desa…”

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – Harga lahan masyarakat yang direncanakan untuk kawasan pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muratara dan fasilitas umum belum ada nilai atau harganya. Sebagaimana diketahui luasan kawasan tersebut yakni 161 Hektare. Sudah dilakukan pengukuran dan pembuatan peta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Rawas bersama pemerintah Kabupaten Muratara disaksikan langsung oleh pemilik lahan masing-masing.

Setelah dilakukan pengukuran dan pengumuman baik luasan masing-masing pemilik dan jumlah tanam tumbuh di lahan tersebut. Dilakukan penilaian atau pemberian harga oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang merupakan badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik, seperti pemberian harga pada lahan untuk kawasan perkantoran Pemkab Muratara tersebut.

Lurah Muara Rupit, Lukman mengatakan, proses ganti rugi lahan masyarakat yang diperuntukkan untuk lahan perkantoran dan fasilitas umum lainnya hingga saat ini baru sampai pengukuran dan penghitungan jumlah tanaman di tiap-tiap pemilik lahan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Rawas.

Namun untuk nominal ganti rugi terhadap masing-masing lahan belum ada karena masih di KJPP.

Lebih lanjut, untuk pengukuran lahan, tidak ada keberatan atau sanggahan oleh masyarakat. Tinggal lagi masyarakat menunggu berapa nominal lahan mereka.

“Masyarakat sekarang menunggu berapa nominal atau harga lahan mereka, lantaran saat ini masyarakat sudah menyiapkan berkas untuk proses pembayaran di mana dilakukan secara transfer ke rekening pemilik lahan masing-masing, ” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Muratara, H Alfirmansyah mengungkapkan untuk lahan tersebut sudah final tinggal lagi administrasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan, yakni penentuan harga itu dikeluarkan oleh tim KJPP.

“Untuk saat ini masyarakat pemilik lahan menyiapkan administrasi untuk proses pembayaran. Dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing pemilik, tidak ada lagi melalui tim atau pemerintah desa dalam hal ini kepala desa,” ucapnya.

Menurutnya sesuai dengan aturan anggaran tidak boleh lebih dari tanggal 20 Desember 2017, jadi mungkin sekarang lagi proses persiapan pembayaran.

“Sejauh ini tidak ada kendala, dengan demikian dilanjutkannya dengan proses pembayaran,”sebutnya. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita