oleh

Neneng Mengaku Dapat Arahan Mendagri

Terkait Izin Proyek Meikarta

JAKARTA – Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, kembali bernyanyi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Senin (14/1). Ia menyebut nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Neneng mengaku sempat mendapat arahan dari Tjahjo guna mengurus perizinan megaproyek tersebut.

Pada sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1). Neneng hadir sebagai saksi.

Di hadapan majelis hakim, ia bersaksi bahwa sempat dipanggil ke ruangan Dirjen Otda Sumarsono di Jakarta.”Saat itu Mendagri Tjahjo Kumolo menelpon Pak Sumarsono, bicara sebentar, kemudian telepon Pak Sumarsono diberikan kepada saya. Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” kata Neneng.

Usai dimintai tolong, Neneng mengaku bersedia. Asal, perizinan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertemuan dengan Sumarsono itu membahas perizinan Meikarta serta Perda Pemprov Jabar terkait Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta).

Dalam pertemuan itu pula, Neneng juga menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan izin peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,5 hektare.

Nyanyian ini sontak mendapat perhatian dari KPK. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Mengenai tindak lanjut dalam penyidikan, KPK mengaku akan melakukan analisis terlebih dahulu.

“Kalau tadi kemudian Bupati Bekasi (Neneng) mengatakan ada pertemuan dan arahan seperti itu, tentu kami mencermati lebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut dan juga melihat fakta lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan,” ujar Febri ketika dikonfirmasi, Senin (14/1).

Febri menjelaskan, KPK belum bisa menentukan apakah akan memeriksa Tjahjo atau tidak. Pasalnya, keterangan yang dilontarkan Neneng butuh penelusuran.

“Dalam artian apakah untuk proses penyidikan perlu permintaan keterangan yang lebih lanjut kan perlu analisis. Karena baru di persidangan hari ini disampaikan keterangan itu,” tuturnya.

Febri mengakui, dalam pemeriksaan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono, pihaknya mendalami hal-hal yang dibahas dalam rapat di Ditjen Otda. Sebab, rapat tersebut diduga diinisiasi langsung oleh Kemendagri.

“Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau tidak, tentu saja nanti kita perlu lihat materi-materi yang berkembang baik di proses penyidikan ataupun proses persidangan,” tuturnya.

Kendati demikian, KPK mendorong Neneng untuk mengungkap secara jelas apa yang diketahuinya mengenai perkara tersebut. “Tapi tentu tidak bisa langsung diambil kesimpulan. Perlu kesesuaian keterangan dengan saksi lain serta analisis lebih lanjut,” tambahnya.

Sebelumnya, rapat bersama Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono dihelat sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Selain itu, pertemuan ini untuk mencari jalan keluar polemik perizinan Meikarta antara Pemprov Jawa Barat dengan Pemkab Bekasi.

Setelah rapat dilaksanakan, Ditjen Otda kemudian melayangkan surat kepada gubernur saat itu, Ahmad Heryawan. Isinya mendorong agar menyelesaikan permasalahan perizinan sebaik-baiknya serta menerbitkan rekomendasi dengan catatan.

“Memberikan rekomendasi dengan catatan artinya selama semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, silakan pembangunan dilakukan,” jelas Soni, Kamis (10/1) lalu.

Namun sepengetahuan Soni, rekomendasi perizinan Meikarta belum ada sampai saat ini. Pasalnya, pihak Ditjen Otda belum menerima laporan dari Pemprov Jawa Barat mengenai hal itu.

“Kenyataannya memang perizinan belum selesai pembangunan sudah berjalan. Karena saya juga belum mendapat laporan resmi dan juga tidak tahu isinya apa,” tukasnya.

Ia bahkan mengaku tak tahu menahu bahwa Aher telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Poin keputusan tersebut yaitu pendelegasian pelayanan dan penandatanganan rekomendasi pembangunan proyek Meikarta kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jabar, Dadang Mohamad.

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap, sebetulnya pola pengurusan perizinan Meikarta sederhana. Kewenangannya oleh Pemkab. Namun, karena proyek tersebut menyangkut persoalan metropolitan, maka perizinan menerlukan rekomendasi dari gubernur seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. (riz/fin/tgr)

Rekomendasi Berita