oleh

Neneng Cicil Pengembalian Suap Izin Meikarta

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima pengembalian uang dari tersangka Neneng Hasanah Yasin. Uang tersebut diduga menjadi bagian dari dana dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini, Bupati Kabupaten Bekasi nonaktif itu telah mengembalikan total Rp11 Miliar. Pengembalian terakhir sejumlah Rp2,25 miliar dan SGD90 ribu.”Bukti pengembalian ini akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara,” ucap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Febri pun mengingatkan kepada pihak-pihak lain yang diduga ikut menerima agar segera mengembalikan dana tersebut kepada negara melalui KPK. Termasuk, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan pihak lain yang pernah menerima uang atau paket pelesiran ke Thailand.

“Sikap koperatif akan lebih dihargai, karena KPK telah memegang daftar nama pihak-pihak yang mendapatkan fasilitas pembiayaan jalan-jalan ke Thailand tersebut,” tukasnya.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya, masing-masing Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kemudian, tersangka lain yang merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di antaranya Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Nahor, Kepala Dinas PMPTSP Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Status hukum tersangka seperti: Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen telah meningkat menjadi terdakwa dan telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima dana suap sebesar Rp7 miliar, dari yang dijanjikan Rp13 miliar, dari Billy Sindoro dkk. Dugaan suap tersebut berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta seluas 774 hektare. Suap tersebut diduga diberikan dalam sejumlah tahap yang dilakukan pada April hingga Juni 2018. Dana tersebut disalurkan melalui sejumlah pejabat Pemkab Bekasi. (riz/fin/tgr)

Rekomendasi Berita