oleh

Nasib PPPK Terkatung-katung

LINGGAU POS ONLINE– Pengurus PGRI menyayangkan sikap pemerintah yang ‘menggantung’ nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, direkrut sejak Oktober 2018 hingga Oktober 2019 tak ada kejelasan. Kondisi mereka saat ini terkatung-katung.

Hal ini diungkapkan Sekretaris PGRI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Lukman Haris, usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Angkatan XXXV STKIP-PGRI Lubuklinggau, Selasa (15/10).

“Kami paham, pemerintah mau mencari solusi terhadap masalah kekurangan guru di Indonesia. Lalu terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Namun, pengangkatan PPPK yang dilakukan 2018 sama sekali tidak mengurangi kadar masalah kekurangan guru,” tegasnya.

Malahan, sampai saat ini, tentang siapa yang menggaji PPPK pun tak jelas. Apakah menggunakan dana APBN maupun APBD.

“Sampai saat ini PPPK yang lulus 2018 belum punya SK. Mereka ngajar di tempat lama semua. Gajinya tidak seberapa. Kalau mereka sudah punya SK-kan bisa digaji sesuai janji pemerintah itu. Dan nyatanya, sampai sekarang seperti ini. Makanya PGRI memperjuangkan hal ini,” terang Lukman.

Menurut Lukman, sudah puluhan PPPK yang lulus di Sumsel mengadu masalah SK tugas ini pada PGRI Sumsel. Karena ini masalah nasional, maka PGRI Sumsel menyampaikan keluhan itu ke Pengurus Besar PGRI.

“Jadi kami desar Menpan-RB supaya PPPK yang sudah lulus 2018 itu segeralah di SK-kan. Tapi kata Menpan-RB masih proses. Bisa saja menunggu pelantikan presiden dan penetapan Menteri Kabinet Kerja kedua. Barulah di SK-kan,” terang Lukman.

Bahkan, kata dia, kemungkinan tahun 2019 ini tidak ada lagi perekrutan PPPK. Hal itu disampaikannya, karena urusan PPPK yang lulus 2018 saja belum rampung. Sehingga, kata Lukman, kecil kemungkinan pemerintah kembali merekrut PPPK.

“Awalnya PPPK itu kan mau digaji dengan APBN. Tapi ternyata akhirnya, APBD yang diandalkan. Lha, tidak semua daerah siap APBD untuk gaji PPPK. Ini yang jadi masalah,” jelasnya.

Ia memaparkan, di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kekurangan puluhan ribu guru. Setiap hari, ada saja guru yang pensiun. Bahkan tahun 2025 nanti, guru angkatan inpres tahun 80-an sudah pensiun semua.

“Andai sampai 2025 masalah guru tak teratasi, pendidikan di Indonesia bisa bermasalah. Oleh karena itu, PGRI berjuang agar pengangkatan guru juga bisa dilakukan pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Sehingga benar-benar sesuai kebutuhan. Kami juga mendesak pemda bisa menyediakan insentif untuk guru honorer,” ungkapnya.

Sebab, kata Lukman, daerah sangat bergantung dengan guru honorer. Maka, penting bagi daerah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

“Gaji honorer itu ada yang Rp250 ribu. Kalau perut mereka lapar, bagaimana mau konsentrasi mengajar. Maka, tolonglah pemda, perhatikan guru honorer. Siapkan insentif khusus untuk mereka,” pesan Lukman.

Laporan Sulis

Rekomendasi Berita