oleh

Musisi Berharap RUU Permusikan Tak Jadi Boomerang

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan saat ini masih digodog oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebelumnya kita ketahui bahwa sudah ada aturan yang mengatur pelaku musik, industri dan pemakai yakni UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kendati demikian UU lama ini dinilai merugikan kalangan musisi karena ada pasal yang mengancam kebebasan berekspresi misalnya ketika seorang musisi membuat lagu yang menyinggung penguasa maka akan dijerat pasal tersebut.

Seperti kasus Iwan Flas yang dipenjara karena menyanyikan lagu menyindir pemerintah. Setelah beberapa hari lagu ini dirilis, Iwan Fals dimasukkan ke dalam penjara. Apakah RUU Permusikan akan melindungi hak-hak musisi dalam berkarya?

Musisi, Dwiki Dharmawan mengungkapkan hadirnya UU bertujuan untuk memperbaiki ekosisten dan industrinya itu sendiri. Namun, kata Dwiki UU dibuat seyogyanya tidak untuk membatasi ruang gerak musisi dalam berekspresi.

“Tapi tidak untuk mengkebiri atau menmbatasi atau bakan sampai mengikat musisi, kebebasan berekspesi,” kata Dwiki saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Selasa (15/1).

Menurut Dwiki sebaiknya kita mengikuti proses RUU yang tengah digodog oleh legislatif, karena masih terbuka lebar untuk perbaikan atau koreksi di setiap pasal-pasalnya sebelum akhirnya ditetapkan.

“Jadi kita ikutinlah proses ini RUU itu, kan masih terbuka lebar untuk koreksi-koreksi dan perbaikan-perbaikan,” ujar pria 52 tahun ini.

Anggota grup musik Krakatau ini melihat bahwa UU Permusikan sangat penting namun tidak merugikan masyarakat khususnya musisi, industri dan pengguna atau user.

“Saya melihat penting kalau ada UU tapi bagaimana UU itu kemudian tidak hanya menjadi bertabrakan dengan UU Kemajuan kebudayaan dan UU Hak Cipta. Ada spesifikasi yang berbeda sehingga betul-betul UU itu layak untuk disahkan oleh DPR nantinya,” jelas suami Ita Purnamasari.

Dan lanjut Dwiki dengan lahirnya UU Permusikan nantinya diharapakan bisa lebih menyejahterakan masyarakat dan hak-hak para musisi terlindungi.

“Dan dengan adanya UU itu bagaimana industri musik Indonesia maju insan-insan musik Indonesia lebih sejahtera dan hak atas kekayaan intelektual dari pada musisi itu terlindungi gitu,” ujar ayah dua anak ini.

Ia berharap sebelum akhirnya UU ini disahkan oleh Presiden RI, seharusnya DPR melakukan diskusi dengan banyak narasumber agar bisa memberikan saran dan pendapat agar setiap pasal yang dituangkan baik bagi semua pihak.

“Dalam proses UU ini undang lebih banyak lagi narasumber, rapat dengar pendapat untuk membawa opini sehingga UU ini pada akhirnya pasal-pasalnya menjadi pasal-pasal yang baik saling melindungi tidak hanya pelakunya tetapi industrinya juga,” jelas Dwiki.

Bukan hanya pelaku, dikatakan Dwiki di balik pelaku musik ada industri juga yang harus diperhatikan dan dilindungi haknya. Selain itu juga UU ini juga harus adil terhadap user atau pengguna. Pelaku, industri dan pemakai adalah satu kesatuan sehingga tak ada ayang dianaktirikan.

“Jadi kan ketika kita ingin melindungi pelaku kan di balik pelaku ada industri juga, industri harus maju pelaku harus maju kan gitu. Kemudian ada yang namanya user, user ini adalah pemakai. Nah pemakai ini juga harus maju seperti tempat karaoke hotel dan sebagainya. Jadi antara industri, user dan pelaku itu mendapatkan suatu keseimbangan keuntungan dengan adanya UU ini,” jelasnya lagi.

Jadi lanjut Dwiki, UU ini harus untung bagi semu masyarakat yang ada di situ karena peran-peran suatu industri beda-beda. Nah di masing-masing peran itu sama-sama mendapatkan proteksi dari UU. Dan bukan hanya proteksi, UU ini juga harus menggiring suatu kemajuan.

Dikatakan pula UU yang sudah ada saat ini menurut ia belum seluruhnya mendukung musisi Tanah Air. Sekitar 70 persen sudah cukup mendukung musisi namun masih ada kekurangan. Selebihnya masih ada bebebrapa pasal yang mesti diperbaiki.

“70 persen sudah baik menurut saya, jadi 30 persen itu yang harus supaya tidak merugikan. Supaya kebebasan berekpresinya tuh menjadi jelas,” ujarnya.

Dengan begitu, Dwiki ikut mendorong semua pihak yang mengupayakan RUU Permusikan ini rampung. Pasalnya RUU Permusikan ini didasari dengan niat baik demi kemajuan musik di Indonesia.

“Saya mendorong perjuangan yang sudah ada di Senayan untuk memperjuangkan ke arah itu karena memang saya lihat ini didasari semua dengan niat baik artinya niat baik untuk kemajuan semuanya,” pungkasnya.

Sementara itu, musisi dan penyanyi Glenn Fredly juga sangat merespon RUU Permusikan ini. Salah satu cara yang dilakukan Glenn ialah membuat diskusi ringan yang bertajuk “RUU Permusikan: Membantu atau Mengganggu?”, saat launcing Toko #Musik Bagus yang digelar di Mall Cilandak Town Square (Citos), Jakarta, Senin (14/1).

Dalam diskusi ringan tersebut, Glenn Fredly mencoba membuka pikiran seluruh masyarakat terutama ekosistem musik, untuk melek akan regulasi para pelaku seni yang dirancang dalam RUU Permusikan.

Glenn Fredly tidak bisa mengatakan bahwa apakah RUU Permusikan membantu atau justru merugikan para musisi dan pelaku musik tanah air.

“Kalau ditanya membantu atau mengganggu, gua belum bisa ambil keputusan. Tetapi, menurut gua, ada pasal yang menarik yang bicara ekosistem musik ini, yang dirancang dalam RUU Permusikan yang harusnya ngga ada, kayak kebebasan berekspresi,” kata Glenn Fredly.

Menurut mantan kekasih Aura Kasih ini, pasal mengenai kebebasan berekspresi yang tertuang dalam RUU Permusikan bisa jadi mengganggu para musisi yang selama ini dengan bebas berkarya.

“Jadi kebebasan berekspresi itu value, kebebasan ekspresi musik itu tidak bisa dibatasin. Yang penting tata kelolanya, bukan moralnya,” ujarnya.

Pelantun “Perempuanku” ini berpendapat bahwa yang harus dicermati dalam regulasi permusikan saat ini adalah tata kelolanya. Mengingat, ekosistem musik di Indonesia selama ini punya kekuatan dan mata rantai yang kuat, namun pengelolaannya yang belum baik.

“Ada definisi yang harus di challenge, siapa itu pelaku musik? Siapa musisi? Sertifikasi penting gak? Seberapa jauh penempatan UMR. Itu diberlakukan untuk siapa sih. Nah ekosistemnya harus dibedah,” jelasnya.

Glenn berharap jangan sampai nantinya UU Permusikan ditetapkan namun mengenai pasal Kebebasan Berekspresi, menjadi boomerang untuk musisi. “Mata rantai ini dalam UU manfaatnya jangan mengebiri ekosistem atau musisinya,” ujar mantan suami Dewi Sandra.

Bukan hanya dirinya, Glenn juga mengungkap beberapa musisi yang ikut merespon positif adanya RUU Permusikan ini mulai dari grup musik hingga penyanyi solo.

“Banyak yang merespoon. Kayak Cholil Efek Rumah Kaca, Yovie Widianto, Chandra Darusman,” kata Glenn.

Semua musisi tersebut dengan senang hati untuk ikut mengawal RUU Permusikan hingga nanti disahkan mendai UU Permusikan.

“Mereka bilang selama itu untuk kepentingan ekosistem bersama, kenapa enggak untuk dilihat dan dikawal,” jelasnya.

Nantinya RUU Permusikan akan disahkan pada Oktober 2019. Selama itu pasal-pasal dalam RUU Permusikan perlu diperhatikan agar tidak merugikan para musisi.

“Kita akan sosialisasikan terus sampai dengan Konfrensi musik 2019 di bulan Oktober,” pungkas dia.(dim/din/fin)

Rekomendasi Berita