oleh

Muratara Terima Penghargaan Presiden RI

Kabupaten Peduli HAM
Siapkan Panti Khusus Bagi Anak SAD

TAHUN kedua pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati definitif, HM Syarif Hidayat dan H Devi Suhartoni, berbagai penghargaan yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara oleh Presiden RI melalui beberapa kementerian.

Kali ini menjelang akhir tahun 2017, tepatnya Minggu (10/12), pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Muratara HM Syarif Hidayat dan H Devi Suhartoni kembali mencatatkan nama Kabupaten Muratara di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang dinilai sebagai Kabupaten peduli HAM.

Penghargaan diterima oleh Bupati Muratara HM Syarif Hidayat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara, H Abdullah Matcik yang diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo diwakili oleh Menkumham RI Yasonna H Laoly, di Hotel Sunan, Solo. Minggu (10/12).

Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas kembalinya Kabupaten Muratara menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dalam hal ini diserahkan oleh Menkumham.

“Alhamdulillah, daerah kita menerima penghargaan karena dianggap peduli terhadap HAM, di mana dianggap memenuhi kriteria dan ketentuan yang ada, tentunya juga kita berterima kasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo melalui Menkumham atas penghargaan tersebut,” kata Syarif Hidayat.

Dijelaskannya penghargaan tidak terlepas dari kinerja dan kerjasama para jajaran pemerintah Kabupaten Muratara, untuk itu kita juga mengapresiasi atas prestasi ini.

Lebih lanjut, Syarif Hidayat menambahkan sebagai upaya selanjutnya dalam peningkatan kepedulian terhadap HAM, tahun 2018, Sebagaimana diketahui Kabupaten Muratara selain terdiri dari masyarakat asli Rawas dan para pendatang, seperti dari Jawa dan daerah lainnya. Ada juga para saudara kita dari Suku Anak Dalam (SAD) yang sekarang ada yang masih berpindah-pindah maupun yang sudah menetap.

“Kedepan harus kita tingkatkan kepedulian terhadap masyarakat kita, karena HAM adalah hak seluruh masyarakat, begitu juga Masyarakat di daerah kita selain dari orang asli yakni orang dusun dan dari luar seperti dari Jawa, ada juga SAD di beberapa kecamatan baik yang masih berpindah-pindah maupun yang sudah menetap seperti di Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Nibung,” ungkapnya.

Untuk itulah, Pemkab Muratara tahun 2018 mendatang akan mendirikan pasti khusus atau rumah singgah bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), di mana mungkin masih menerima perlakuan diskriminasi dari masyarakat lainnya.

Untuk itulah, Pemkab Muratara akan mendirikan pasti khusus atau rumah singgah bagi masyarakat SAD untuk dilakukan pembinaan, terutama bagi yang usia sekolah berdasarkan data saat ini, ada sebanyak 347 anak SAD, yang masuk usia sekolah.

“Nanti mereka akan kita tempatkan di panti untuk dibina dan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, begitu juga pendidikan atau sekolah, atau walaupun agak ekstrem tapi program ini berupa Memanusiakan manusia, agar mereka bisa sama dengan masyarakat lainnya, harapannya mereka nanti ada yang jadi TNI, Polisi, tidak mau lagi ada diskriminasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara, H Abdullah Matcik mengungkapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah terkait yang berupaya menjalankan program-program dan kegiatan kemanusiaan sehingga Kabupaten Muratara kembali menerima penghargaan dalam hal ini Kabupaten Peduli HAM.

“Tentunya kita bahagia, karena dinilai sebagai daerah yang peduli HAM, penghargaan ini tidak terlepas dari peran para aparatur pemerintah yang telah berupaya sebaik mungkin dalam menjalankan program maupun kegiatan khususnya yang berkenaan dengan kemanusiaan,” ucapnya, kemarin.

Untuk kedepannya, pihaknya akan lebih meningkatkan berbagai program yang berkenaan dengan hajat hidup masyarakat banyak, baik dalam program pendidikan, sosial maupun berkenaan dengan ketenagakerjaan.

“Untuk penyerahan sendiri, karena seluruh Indonesia, maka penghargaan diserahkan oleh Presiden RI Joko secara simbolis dilanjutkan oleh Menkumham, Yasonna H Laoly,” imbuhnya.

Sebelumnya juga berbagi penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Muratara mulai dari Januari hingga akhir 2017 diantaranya, Bupati Muratara HM Syarif Hidayat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas partisipasinya dalam launching sekolah model penjaminan mutu pendidikan. Dilanjutkannya penerimaan penghargaan oleh Menteri Sosial RI, Hj Khofifah Indar Parawangsa atas keberhasilannya membentuk Kabupaten Siaga Bencana, di mana seluruh kecamatan sudah terbentuk kampung siaga bencana (KSB) di Kepulauan Seribu, Jumat (24/3) lalu.

Selanjutnya, Penghargaan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) berkinerja terbaik di wilayah Indonesia Barat tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri di Jawa Timur, Selasa (24/4) lalu dan Piagam penghargaan paramesti dari Kementerian Kesehatan RI, atas kebijakan penetapan Peraturan Bupati tentang kawasan tanpa rokok di Yogyakarta, Rabu (17/7) lalu.

Terakhir sebelum mendapatkan penghargaan dari Menkumham Bupati Muratara terima penghargaan Santri Award 2017 atas program sekolah tahfiz Quran oleh Pesantren Aulia Cendekia Talang Jambe Palembang. Dengan kategori Bapak Santri Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Kamis (19/10).

Selain dari pemerintah pusat, tahun 2016 lalu Pemerintah Kabupaten Muratara melalui Dinas Sosial juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) launching Kampung Siaga Bencana Nasional, dan Hari Relawan National Voulenteer Day yang melibatkan sedikitnya 1000 relawan, baik dari Tagana dan masyarakat di seluruh kecamatan.

Adapun penghargaan tersebut sesuai dengan Peraturan Menkumham (Permenkumham) No. 34 tahun 2016 tentang Kriteria daerah Kabupaten/Kota peduli HAM di mana dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), ada sebelas Kabupaten kota yang peduli HAM yakni Banyu Asin, Lahat, Muara Enim, Muba, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKU, OKU Selatan, OKI, OKU Timur, dan Muratara, sementara ada empat kabupaten kota yang masuk dalam kategori

“Cukup peduli HAM yakni, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam dan Kota Prabumulih,” ungkapnya

Dalam pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan, selain hak sipil dan politik, pemerintah juga harus menjamin hak sosial.

“Harus bisa melihat mulai dari masyarakat bawah, mulai dari kepentingan masyarakat bawah. Makanya saya sering turun ke masyarakat bawah untuk mendengar dan menggali aspirasi serta harapan masyarakat. Makanya saya selalu mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir,” kata Presiden Joko Widodo.

Disampaikannya pula, yang perlu dipahami yakni bukan seberapa banyak kebijakan yang dikeluarkan namun seberapa banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Pemerintah terus berusaha keras agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan yang layak. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada gubernur, bupati dan walikota yang mengembangkan daerah berwawasan HAM dan terima kasih kepada Komnas HAM dan aktivis HAM yang tidak berhenti memperjuangkan keadilan masyarakat. Saya mengakui masih banyak yang belum terselesaikan diantaranya pelanggaran HAM di masa lalu.

Pemerintah berusaha maksimal untuk Indonesia yang adil, untuk Indonesia yang makmur dan untuk Indonesia yang sejahtera,” tegas Presiden Jokowi.

Sementara itu Menkumham. RI Yasonna H. Laoly berharap semoga momentum peringaran Hari HAM sedunia ke-69 dapat benar-benar melaksanakan perlindungan pemenuhan dan pemajuan HAM. Selain itu selalu terbangun kerja sama dan sinergi dari pemerintah pusat hingga daerah demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Komitmen pemerintah salah satunya adakah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi dan akan terus melanjutkan RANHAM 2015 -2019 yang sudah memasuki generasi keempat,” kata Menteri.

Dilanjutkannya, untuk tahun 2017 aksi HAM di daerah sudah mencapai 52,26 %.

“Diharapkan di akhir tahun ini pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan aksi HAM hingga 100 %,” tegasnya.(07)

Komentar

Rekomendasi Berita