oleh

Miris, Restoran Omzet Jutaan Pakai LPG 3 Kg

Rebut Hak Warga Miskin

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Liquid Petrolium Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) hanya diperuntukkan bagi warga miskin. Atau rumah tangga yang berpenghasilan di bawah Rp 1,5 juta per bulan. Namun nyatanya masih ada pengusaha kuliner (restoran) beromzet jutaan per hari di Kota Lubuklinggau ini justru masih gunakan LPG 3 Kg untuk melancarkan bisnisnya.

Ini terungkap dari Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan tim gabungan Hiswana Migas, Disperindag, Bagian Ekonomi, Dinas Perizinan, anggota Polres Lubuklinggau, dan Sat Pol PP, Senin (22/1).

Ikut serta dalam Sidak tersebut Ketua Hiswana Migas-Winasta Ayu Duri, Ketua Bidang LPG,Andi Wijaya, Kabid Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kota Lubuklinggau Devi Ulfa Sariosa, Dinas Perizinan Farizal Raharja, Kasubag Perekonomian Casti, Polres Kota Lubuklinggau Aiptu Giartono, Sat Pol PP Agum dan beberapa staf-staf lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Hidayat Zaini melalui Kabid Pengendalian Barang Pokok, Devi Ulfa Sariosa mengatakan Sidak dilakukan di dua pabrik roti dan enam rumah makan.

“Untuk pabrik rotinya yang satu sudah menggunakan LPG 50 Kg. Dua pakai LPG 12 Kg. Sedangkan untuk rumah makan, empat yang sudah menggunakan LPG 12 Kg . Tapi yang dua lagi masih memakai LPG 3 Kg,” jelas Devi.

Padahal, aturan LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi warga miskin jelas tertera sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram dan Peraturan Menteri ESDM No.26/2009.

“Bagi pelaku usaha makro yang kedapatan masih menggunakan LPG 3 Kg , akan diimbau supaya tidak menggunakan lagi LPG 3 Kg karena LPG 3 Kg diperuntukkan untuk masyarakat miskin,” ungkapnya.

Devi mengatakan, sengaja ia juga menggandeng Dinas Perizinan dalam Sidak itu, untuk mengetahui rumah makan dan pabrik pembuatan roti yang memiliki izin usaha sesuai tidak dengan peruntukannya dan tergolong apa jenis usahanya.

Dilibatkan pula Hiswana Migas dan bidang LPG, maka akan mengetahui pelaku usaha makro yang melanggar aturan dalam pemakaian LPG. Karena untuk pelaku usaha makro diimbau menggunakan LPG 12 Kg maupun 50 Kg.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang LPG, Andi Wijaya mengatakan penggunaan LPG 3 Kg , harus tepat sasaran. Terlebih untuk industri besar atau pelaku usaha makro diharapkan menggunakan LPG 12 Kg.

“Sudah diimbau bahwa untuk pelaku usaha makro, diharapkan menggunakan bahan bakar LPG 12 Kg, dan pada saat Sidak masih ada beberapa rumah makan yang menggunakan LPG 3 Kg ,” jelas Andy.

Bahkan, kata Andy, dengan melihat fakta temuan kemarin, agen akan lebih intens lagi mengarahkan pangkalan untuk mendistribusikan LPG 3 Kg sesuai sasaran.

“Ya, pangkalan dibina pula. Apabila tidak mengikuti peraturan yang telah diberlakukan, dan tidak mendengarkan pembinaan dari kami akan memberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar,” jelasnya.

Dalam Sidak tersebut juga dapat dilihat, selain menggunakan LPG, ada juga pelaku usaha masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar.

Pengawasan ini tak hanya di Kota Lubuklinggau, namun juga di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

“Diharapkan agar nantinya tidak terjadi kekurangan LPG 3 Kg untuk rakyat menengah ke bawah. Untuk para pelaku usaha, apalagi usaha yang sudah makro agar menggunakan LPG 12 Kg atau 50 Kg, tidak mengambil hak dari masyarakat miskin,” tegasnya.(CW06)

Komentar

Rekomendasi Berita