oleh

Miras Dijual Bebas

LINGGAU POS ONLINE, DEMPO – 1.920 Minuman Keras (Miras), Jumat (22/12) dimusnahkan dengan stomwall (alat berat) di halaman Mapolres Lubuklinggau, Kelurahan Dempo, Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Miras tersebut hasil sitaan yang dilakukan Polres Lubuklinggau di toko dan beberapa distributor di Kota Lubuklinggau.

Untuk tahu bagaimana peredaran Miras yang sesungguhnya di Kota Lubuklinggau, tim investigasi sempat menyambangi beberapa toko dan pusat perbelanjaan.

Hanya saja, dalam proses investigasi itu beberapa penjaga toko mengaku tak menyediakan Miras. Pemilik toko menunjukkan wajah yang ketakutan ketika ditanya.

“Minuman apo. Dak ado, kami dak jual minuman itu (Miras,red),” kata seorang pemilik toko, Sabtu (23/12).

Tim Linggau Pos sempat menyambangi pemilik toko lainnya, Andi. Namun ia juga memastikan warungnya tak tersedia Miras.

“Idak kami dak jual Miras, sebab kalau jual itu pasti disita. Namun hanya menjual minuman kaleng serta minuman ringan lainnya seperti teh gelas dan Ale-Ale,” akui Andi.

Tak cukup sampai di situ, kami juga melakukan pengecekan ke Pusat Perbelanjaan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Dan benar, di toko ini ditemukan Miras yang tersusun dengan rapi di etalase terbuka. Ada dua jenis Miras yang dijual yakni merek Bintang dan Prosts.

Mendapat temuan itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kota Lubuklinggau, H Hidayat Zaini menjelaskan, memang ada beberapa toko, kafe dan pusat perbelanjaan memperjualbelikan Miras.

“Itu izinnya bukan dengan kami. Tapi distributor Miras-nya yang punya izin edar ke toko, bar dan kafe-kafe tersebut. Sebut saja Barchetta, JM, itu semua izin edarnya dari distributor,” terang bapak yang akrab dipanggil Dayat ini.

Biasanya, lanjut Dayat, bagi toko atau pusat perbelanjaan yang memiliki izin edar Miras bukan golongan A maupun B. Tapi C.

“Kalau A itu Miras kadar alkoholnya di atas 50 %. Kalau B di bawah 50 %. Nah, Miras jenis ini biasanya beredar di hotel dan bar. Kalau di pusat perbelanjaan jarang. Kalaupun ada golongan C yang kadar alkoholnya di bawah 15 %,” jelas Dayat.

Ia menegaskan, selama Peraturan Daerah (Perda) Miras belum disahkan, sulit bagi Disperindag untuk melakukan tindakan.

“Jangankan melayangkan surat teguran ke toko atau pusat perbelanjaan. Menyita produknya saja kami nggak bisa. Karena belum ada aturannya untuk melakukan itu. Jadi Perda ini sangat penting. Dengan adanya Perda Miras, kita tahu ketika menemui masalah di lapangan segera bertindak dan bisa menindak sesuai Perda tadi,” jelasnya.

Secara pribadi, Dayat mengaku khawatir dengan peredaran Miras di Lubuklinggau. Sebab Miras golongan C, B maupun A ada di Lubuklinggau ini. Tapi kalau di kafe, hanya konsumen tertentu yang diperbolehkan. Yaitu, orang yang usianya di atas 22 tahun. Harganya pun tidak mudah dijangkau anak-anak remaja. Makanya kita butuh Perda. Untuk mengontrol peredaran Miras ini,” imbuhnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman juga mendesak, agar Pansus Raperda Miras, kembali membahas Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Pasalnya, menurut politisi PDIP ini menegaskan, saat ini payung hukum untuk mengatur peredaran dan pengendalian serta pengawasan Miras, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

“Karena sifatnya mendesak, makanya kita ajukan Raperda tersebut untuk dibahas bersama dan disahkan. Sayangnya saat pembahasan, ada beberapa kendala yang membuat Raperda ini tertunda untuk dibahas dan disahkan. Namun bukan berarti Pansus yang dibentuk kemarin sudah bubar. Untuk itu kita mendesak, agar Pansus segera kembali membahas Raperda Miras,” tegas Hambali, Minggu (26/11).

Beberapa kendala dijelaskannya, membuat pembahasan Raperda Miras tertunda.

“Pertama saat pembahasan, tidak memenuhi kuorum. Karena, beberapa pihak ada yang sangat antusias namun ada beberapa yang tidak. Kemudian dalam pembahasan juga masih diperlukan pengembangan, serta pembahasan lebih lanjut dengan pihak lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun para ulama. Kita berharap kedepan, ketika Raperda ini kembali dibahas maka semua pihak memahami tujuan kita mengajukan Raperda Miras untuk disahkan,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan, akhir tahun ini Raperda inisiatif dari Komisi II tersebut dibahas kembali oleh Pansus.

Sementara itu DR (Hc) KH Syaiful Hadi Maafi menegaskan kalau Raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bukan untuk mengatur, namun untuk melegalkan Miras.

“Itu bukan pendapat kami, melainkan aturan yang ada di dalam Alquran. Mau diedarkan atau tidak, diatur atau tidak yang namanya Miras di dalam Alquran adalah kotoran dari perbuatan syaiton. Kita tetap tidak sependapat, ketika dibuatkannya aturan untuk mengatur peredaran Miras. Walaupun mau diatur bagaimanapun, dengan alasan apapun,” tegasnya.

Ia pun kurang sependapat, kalau Raperda ini bisa membuang mudharat yang besar dengan mengambil mudharat yang kecil.

“Kalau memang peduli dan khawatir dengan kondisi bebasnya peredaran Miras yang saat ini bebas, ya perangi. Buatkan aturan mencegah dan melarang adanya peredaran Miras, bukan mengatur untuk dilegalkan di beberapa tempat. Ketika aturan itu melarang bukan mengatur, kita baru sependapat. Kalau masih dengan aturan untuk mengatur, kami tidak sependapat dan tidak akan pernah sependapat,” ungkapnya.

Lantas, apa sarannya agar pemerintah serta DPRD bisa memerangi peredaran Miras.

“Jangan ada toleransi, perangi dan buatkan aturannya kalau kita melarang beredarnya Miras. Siapa yang bisa, ya aparat keamanan, eksekutif dan legislatif, serta di dukung dengan kepedulian dari seluruh komponen, untuk bersama-sama memerangi Miras dan Narkoba,” tegasnya. (16/05/09/CW01)

Komentar

Rekomendasi Berita