oleh

Miptahulumi : Hutang Pemkot Rp 7,3 M

Tapi Kita Tetap Layani Pasien

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Sampai dengan November 2017 lalu, Pemerintah Kota Lubuklinggau tercatat masih memiliki tunggakan Program Jamsoskes ke RS dr Sobirin Musi Rawas senilai Rp 7,3 Milyar. Namun demikian tunggakan tersebut sedikitpun tidak akan mengubah komitmen RS dr Sobirin Mura untuk melayani pasien yang tercatat warga Lubuklinggau. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mura, drg Hj Miptahulumi, Kamis (18/1).

“Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, kita dalam hal ini RS dr Sobirin Musi Rawas sepenuhnya tetap akan memberikan pelayanan terkhusus untuk Program Jamsoskes, sebab pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Kita tidak ingin melanggar undang-undang, makanya kita kesampingkan kesemuanya. Khusus untuk masyarakat Lubuklinggau, walaupun sejauh ini Pemerintah Kota Lubuklinggau masih ada tunggakan dalam program tersebut kita masih setia dan terbuka untuk memberikan pelayanan kesehatan,” kata dr Miptahulumi.

Penegasan ini disampaikan sebab menurut mantan Kepala KB Mura itu agar jangan sampai masyarakat khawatir tidak dilayani di RS dr Sobirin. Mengingat lanjut Hj Miptahulumi ada statemen yang menyebutkan masyarakat Musi Rawas tidak akan dilayani di salah satu rumah sakit di Lubuklinggau karena adanya hutang tagihan Jamsoskes oleh Pemkab Mura.

“Memang kita akui adanya hutang tersebut dan perlu diketahui Pemkot Lubuklinggau juga terhitung hingga November 2017 juga terhutang Rp 7,3 Milyar. Namun kita sikapi kondisi ini dengan bijak, kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat adanya tunggakan tersebut. Kita lepaskan itu, kita tetap komitmen layani masyarakat,” tegasnya.

Dan Hj Miptahulumi juga menegaskan bahwasanya tahun ini akan dilakukan pembayaran terhadap tunggakan tersebut.

“Kalau boleh kami memberikan penjelasan, sebenarnya untuk program tersebut kita sudah anggarkan di 2017. Namun karena ada sesuatu hal maka ada pergeseran sehingga kita tidak bisa membayarnya. Dan tahun ini (2018, red) kita anggarkan agar bisa dilakukan pembayaran,” papar Hj Miptahulumi.

Dijelaskannya, pada APBD Mura TA 2018 dianggarkan Rp 7 Milyar untuk program Jamsoskes. Tidak hanya itu ada tambahan anggaran dari APBD Provinsi Sumsel Rp 3,5 Milyar untuk program tersebut.

“Jadi saya kira tidak akan ada masalah. Tahun ini dengan anggaran tersebut kita akan lakukan pembayaran, hanya saja mohon pengertian dan kesabarannya,” imbuhnya.

Dan agar lebih pas, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemkot Lubuklinggau mengenai tunggakan Jamsoskes di RS dr Sobirin Mura.

“Kita akan koordinasi. Intinya kita kompak dan komitmen untuk sama-sama membayar tunggakan tersebut. Pemkot bayar ya Pemkab bayar pula,” jelasnya.

Sementara itu Direktur RS dr Sobirin Musi Rawas, dr Nawawi membenarkan bahawanya masalah tunggakan Jamsoskes tidak akan mempengaruhi sedikitpun terkait pelayanan di rumah sakit yang dipimpinnya. Senada disampaikan Kadinkes Mura terkiat tunggakan, dr Nawawi juga menyampaikan sejauh ini Pemkot Lubuklinggau memiliki tunggakan Jamsoskes senilai hampir Rp 10 Milyar.

“Pemkot juga ada tunggakan ke RS Sobirin senilai hampir Rp 10 Milyar, namun angka tepatnya saya belum tahu. Namun kondisi ini tidak akan mengubah apapun. RS dr Sobirin akan memberikan pelayanan prima kepada siapa saja, termasuk masyarakat Lubuklinggau seperti masyarakat dari daerah lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, pelayanan tetap seperti biasa terhadap siapa saja. Saya menjaminnya,” tegas dr Nawawi .

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, akibat belum tuntasnya pembayaran dari Pemkab Musi Rawas sejak tahun 2015 tentang program jamsoskes kepada masyarakat, pihak Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) memberhentikan pelayanan. Direktur RSSA, dr H Mast Idris Usman berujar, hutang mereka saat ini sudah sebesar Rp8,5 miliar. Sementara sejak tahun 2015 tidak ada pembayaran sama sekali.
“Dari Pemkot Lubuklinggau, Pemkab Muratara dan Empat Lawang pembayarannya selalu lancar. Langkah ini, terpaksa kita ambil,” tegasnya.(ME/12)

Komentar

Rekomendasi Berita