oleh

Minta TNI/Polri Ditarik dari Nduga

Gubernur dan Ketua DPRD Langgar Konstitusi

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda yang mengeluarkan seruan kepada Presiden, Panglima TNI dan Kapolri untuk segera menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga, Papua.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, sikap Lukas Enembe dan Yunus Wonda tersebut dianggap telah melanggar konstitusi dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahtiar menilai, seharusnya seorang pimpinan daerah dan ketua DPRD tidak memberikan pernyataan tersebut.

“Kehadirian TNI/Polri di Papua murni untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara dan menjaga stabilitas serta ketentraman ketertiban masyarakat di Nduga, Papua. Keberadaan TNI dan Polri dipapua sesuai dan dlindungi konstitusi UUD 1945 serta menjalankan tugas dan kewajiban negara yg diberikan kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI,” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (22/12).

Alasan Lukas mengeluarkan seruan tersebut karena dinilai akan membuat penduduk desa trauma. Menurutnya tidaklah masuk diakal bilamana hal itu terjadi. Justru sebaliknya TNI/Polri berjaga di sana dapat memberikan rasa aman dan damai kepada penduduk yang merayakan Natal.

“Itu alasan yang mengada-ada. Pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang Gubernur, apalagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, yang semestinya justru mendukung Polri yang dibantu TNI melakukan upaya penegakan hukum dan menjaga setiap jengkal wilayah NKRI dari kelompok separatis bersenjata yang melakukan kejahatan kemanusian,” tambahnya.

Dirinya pun meminta Gubernur harus dapat bersinergi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan stabilitas keamanan.

“ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah membantai warga sipil, dan sudah menjadi tugas Kepala Daerah untuk membuat masyarakat tenang,” tukas Bahtiar.

Lebih lanjut, Bahtiar mengingatkan tentang sanksi yang bisa diberikan kepada Kepala Daerah yang melanggar. Dalam Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 108 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas bahwa Kepala Daerah dan anggota DPRD.

“Dapat diberhentikan karena melanggar sumpah janji, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjaga etika penyelenggaraan negara, melakukan perbuatan tercela dan tidak patuh pada konstitusi dan UU negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bahtiar menegaskan, Kemendagri mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya Polri yang didukung TNI melakukan pemburuan dan penumpasan kelompok separatis bersenjata yang telah membantai pekerja warga sipil di Nduga, Papua.

“Hukum negara harus ditegakkan. Kepala Daerah dan DPRD wajib mendukung dan bersinergi dengan TNI dan Polri. Kepala Daerah dan anggota DPRD dimanapun termasuk saudara Gubernur papua dan Ketua DPR Papua wajib menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI,” tutup Bahtiar.

Sementara itu, menyikapi seruan Gubernur dan Ketua DPRD Papua tersebut, Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam keterangannya menjelaskan, seruan yang dikeluarkan tersebut menunjukkan Gubernur dan Ketua DPRD tidak memahami tugas dan tupoksinya sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat.

“Bahwa seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional, ujarnya seperti dikutip dari keterangan pers Puspen TNI.

Kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Kok Gubernur dan Ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi,” tegasnya.

Padahal, lanjut Aidi sampai saat ini masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbahnya. Seharunya, Gubernur dan Ketua DPRD Papua bisa lebih memahami perasaan duka yang dialami oleh keluarga korban.

“Bapak Gubernur, Ketua DPR, para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, Pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dimana hati nurani saudara-saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada anda, tanya Aidi kepada para pejabat daerah Papua. (hrm/fin)

Rekomendasi Berita