oleh

Minta Pemkab Mura Bongkar Pagar di Baitul A’la

LUBUKLINGGAU – Pemagaran terhadap tanah di kompleks Baitul A’la diduga akan terus dilakukan oleh pekerja pihak Dedy Rochaka Wijaya. Bahkan perwakilan pihak Dedy, KU memastikan pembangunan terus berlanjut untuk memagari lahan seluas 3,5 hektare yang diklaim milik Dedy.

Menyikapi hal itu, Yayasan Baitul A’la dibuat gusar. Sebab, di atas lahan yang diklaim Dedy itu berdiri SD Islam Baitul A’la, musala, masjid serta Kampus STAI Bumi Silampari.

Dalam konferensi pers Rabu (9/1) sejak 25 Mei 2018 Yayasan Baitul A’la telah mengajukan surat ke Polres Lubuklinggau perihal permohonan perlindungan hukum, namun Ketua Yayasan Baitul A’la H Syamsul Anwar menyesalkan, tidak ada tindak lanjutnya hingga kini.

Pada konferensi pers di STAI Bumi Silampari itu, juga dijelaskan 6 September 2018 pernah dilakukan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan saksi sejarah tentang kedudukan tanah yang kini berdiri Kompleks Baitul A’la. Dan pada rapat tersebut, disimpulkan bahwa lahan kompleks Baitul A’la tersebut merupakan tanah negara.

Tak hanya itu, 10 September 2018, Yayasan Baitul A’la audiensi dengan Komisi A DPRD Kota Lubuklinggau, sayangnya tak juga ada tindak lanjut hingga kini. Usaha ini tak juga pupus, Yayasan Baitul A’la menyampaikan masalah ini kepada Bupati Musi Rawas (Mura) 3 Oktober 2018.

“Hal serupa kami rasakan, tidak ada hasil yang maksimal sampai kini. Termasuk ketika kami audiensi dengan Walikota Lubuklinggau 1 Oktober 2018. Sampai hari ini, hasilnya belum maksimal,” tutur Ketua STAI Bumi Silampari, Ngimadudin menambahkan.

Bahkan, 22 Oktober 2018 Pengurus Yayasan Baitul A’la telah mengajukan permohonan pengukuran ulang lahan komplek Yayasan Baitul A’la ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau. Kenyataan pahitnya, permohonan itu justru ditolak.

Saksi sejarah H Zainudin Anwar yang hadir dalam konferensi pers kemarin, mempertanyakan BPN bisa menerbitkan sertifikat kompleks Baitul A’la tahun 1983.

“Kalau yang punya sertifikat itu nggak salah. Pertanyaannya, apa dasar BPN mengeluarkan sertifikat tanah tahun 1983. Sementara 2003 lahan Baitul A’la ini masih inventaris aset Pemda Mura. Sebab keluarnya sertifikat harus berdasar persetujuan DPRD. Saya 10 tahun bekerja dengan 10 bupati di Mura. Tidak pernah ada yang mau mengajukan pembuatan sertifikat tanah Baitul A’la. Kalau memang ada yang sudah memiliki tanah Baitul A’la sejak 1983, kenapa saat masuk jadi aset Pemkab Mura tidak ada yang protes tahun 2003 lalu?” tanya Zainudin heran.

Bahkan Pengelola SD Islam Baitul A’la, Hj Siti Aminah pun tampak heran dengan hal ini.

“Harusnya kan kalau tahu itu tanah punya dia, ya setop pembangunan,” tegas Zainudin.

Ia menjabarkan tahun 2003 tanah ini adalah tanah inventarisasi milik Bupati Mura. Saksi sejarahnya Amran Harun, mantan Sekda di Pulau Bangka.

Ia memastikan Bupati Mura tahu bahwa tanah ini tak pernah direkomendasikan keluar dari aset daerah untuk jadi tanah milik orang lain. Sebab penghapusan aset daerah harus ada persetujuan dari DPRD.

“Jadi kalau ada yang klaim, silakan tanya dengan Pak Hendra Gunawan. Tapi saya punya keyakinan, dan naluri saya berkata bahwa Sueb Tamat benar. Soal kejujuran Pak Sueb Tamat nggak diragukan lagi,” tegas dia.

Ia juga mengajak semuanya musyawarah mufakat dengan Pemkot Lubuklinggau dan Pemkab Mura.

“Pemda harus ikut menyelesaikan kasus ini, karena Baitul A’la belum diserahkan ke Pemkot Lubuklinggau. BPN pun harus dipertanyakan. Buat sertifikat tanah itu atas permohonan siapa, atas nama siapa dan siapa yang mengukur. Dalam sertifikat itu nggak ada orang STAI BS ikut, nggak ada juga orang Pemda Mura yang ikut,” jelasnya. (lik)

Rekomendasi Berita