oleh

Minta Keringanan SPP, Mahasiswa Diskorsing, Kampus Tawarkan Dua Solusi

LINGGAUPOS.CO.ID – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sedang diuji. Selain kesulitan keuangan pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), ada juga kampus yang dihadapkan dengan masalah mahasiswa. Seperti di Universitas Bina Insan (UnivBi).

Ada sembilan mahasiswa di kampus tersebut diskorsing, karena diduga sempat aksi damai minta kampus memberikan keringanan SPP.

Untuk tahu tentang kejelasan masalah itu, Selasa (23/6), Linggau Pos sempat membincangi lima dari sembilan mahasiswa yang diskorsing tersebut.

Salah satunya Ketua Organisasi Mahasiswa Bina Insan (ORMABI), Renaldo Dwi Wahyu Saputra. Ia menjelaskan, kronologi aksi damai berujung skorsing itu.

Aksi damai pertama kali dilakukan 6 Mei 2020. Berlanjut 7 April 2020, ORMABI dan HMP melakukan pertemuan dengan pihak UnivBi yang dihadiri Rektor, Dekan Bidang Kemahasiswaan dan beberapa mahasiswa. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan, karena pandemi Covid-19 mereka berharap kampus memberikan keringanan SPP. Sebab, kondisi ekonomi keluarga, turun drastis.

“Kami meminta pemotongan SPP, bantuan sosial, dan transparansi dana kemahasiswaan 2019-2020. Permintaan kami diterima oleh pihak kampus dan bersedia merealisasikan itu,” jelas Renaldo, kemarin.

Lalu 20 April 2020, mahasiswa kembali mengonfirmasi aspirasi yang sudah mereka sampaikan sebelumnya.

UnivBi menawarkan dua opsi. Pertama membantu mahasiswa secara keseluruhan dan kedua membantu mahasiswa yang benar-benar tidak mampu.

Mendengar opsi yang diberikan, kata Renaldo, para mahasiswa memilih opsi pertama. Dengan pertimbangan supaya tidak ada kecemburuan sosial antar mahasiswa.

Opsi tersebut siap dijalankan dengan berkoordinasi dengan pihak Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Namun mekanismenya belum ditentukan.

“Setelah itu kami temui Kepala Bidang Kemahasiswaan 27 April 2020 untuk menanyakan kelanjutan pertemuan sebelumnya. Tapi beliau menjawab belum ada kejelasan mengenai aspirasi yang disampaikan kepada pihak kampus. Aspirasi tersebut sudah dibahas tapi di-pending oleh unsur pimpinan UnivBi. Tentu kami bingung akan hal ini karena belum ada kejelasan. Akhirnya kami memasukkan surat pemberitahuan aksi damai dan diterima Humas Kampus, 4 Mei 2020,” jelas mahasiswa Jurusan Manajemen ini.

Aksi Damai 6 Mei 2020 di area kampus diikuti 10 mahasiswa. Mereka sempat diusir security kampus karena aksi di dalam kampus dilarang. Lalu mahasiswa mengalah, dan tetap melakukan aksi di luar kampus sekitar 30 menit.

Setelah itu, manajemen kampus mempersilakan lima mahasiswa masuk untuk mediasi. Namun, karena solidaritas semuanya berkomitmen, masuk satu masuk semua.

Lalu pihak kampus meninggalkan mahasiswa yang masih menyampaikan aspirasi dan menelepon polisi untuk pengamanan.

Polisi datang dan tetap membiarkan mahasiswa berorasi bahkan menjadi penengah di aksi tersebut. Polisi juga mencoba mengomunikasikan kepada kampus untuk membolehkan semua mahasiswa yang berorasi ikut audiensi. Akhirnya mahasiswa diperbolehkan masuk semua.

Hasil audiensi, UnivBi siap membantu mahasiswa yang benar-benar tidak mampu membayar iuran SPP dengan memberikan potongan iuran SPP secara kondisional sesuai syarat dan ketentuan.

Mahasiswa lega dengan hasil audiensi tersebut. Tapi semua peserta aksi dan orang-orang yang berada di dekat lokasi yang tidak terlibat dipanggil ke kampus untuk klarifikasi masalah aksi kemarin selama 8 hari (6-13 Mei 2020).

“Saat dipanggil itu, pihak kampus mengatakan ada bahasa yang tidak enak didengar ketika orasi berlangsung sehingga akademika kampus tersinggung. Memang ada kata-kata di video aksi tersebut seperti ‘kalian sampah masyarakat’. Kalau aksi demo saya rasa kata-kata yang diucapkan tidak sengaja keluar. Karena situasi juga dalam keadaan puasa, panas, dan orasi tidak ditanggapi. Inikan orasi bukan pidato, saya rasa pihak kampus memaklumi kesalahan itu. Kami diinterogasi oleh tim investigasi kampus mengenai aksi tersebut. Setelah itu kami membuat surat permohonan maaf kepada seluruh elemen kampus dan bermeterai. Kalau tidak meminta maaf, kami akan dikenakan sanksi tertentu. Itulah kami semua buat dan berpikir semua masalah ini selesai,” ungkap Renaldo.

Ternyata 1 Mei 2020, mahasiswa yang terlibat aksi damai tadi mendapatkan surat panggilan beserta orang tua untuk mengambil surat ketetapan sanksi akibat aksi yang dilakukan.

Kata Renaldo, semua mahasiswa yang terlibat datang untuk menanyakan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan 2 Mei 2020. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari kampus mengenai alasan diberikan sanksi skorsing yang tidak jelas.

Mahasiswa hanya diberi SK untuk ditandatangani yang berisikan dikenakan sanksi diskorsing dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang 6 bulan bahkan sampai 3 tahun. Mahasiswa tidak menerima SK tersebut dan merasa ada kekeliruan di sini.

Dari 10 mahasiswa yang orasi, enam diantaranya dikenakan sanksi skorsing (baca infografis). Termasuk tiga mahasiswa yang tidak ikut aksi tapi melakukan live Instagram dan menyebarkan video dikanal Youtube juga dikenakan sanksi skorsing. Di antaranya Syariko Dwi Satria Siregar selama 2,5 tahun, Odi Seldiyanto selama 2,5 tahun, dan Muhammad Amrullah selama 2,5 tahun.

“Pihak lembaga memberikan sanksi dengan alasan melanggar UU ITE, melanggar maklumat Kapolri, mencemarkan nama baik lembaga dengan kata-kata tidak pantas. Skorsing yang kami dapatkan berbeda-beda masanya tetapi tidak jelas apa saja kesalahannya. Mereka hanya memberikan surat saja. Setelah itu, kami beritikad baik membuat surat keberatan mengenai masa skorsing tetapi tidak diindahkan sampai sekarang. Bahkan kami dapat bocoran sanksi tersebut tidak dicabut,” keluh Renaldo.

Salah seorang mahasiswa yang tidak terlibat aksi damai, Odi Seldiyanto mengaku bingung dengan kebijakan yang diberikan kampus terhadapnya. Odi mengaku ketika aksi damai, ia ke kampus untuk mengurus seminar proposalnya dan tidak ikut orasi. Ia melakukan live Instagram ketika orasi berlangsung.

Mahasiswa semester 8 ini sempat bingung ketika namanya terdaftar sebagai mahasiswa yang terlibat aksi dan mendapatkan skorsing 2,5 tahun.

“Kami bingung dengan sanksi ini, kami anggap sanksi ini main-main. Sebab pelaksanaan sanksi tidak jelas, kapan mulai dan berakhirnya skorsing. Seperti saya mahasiswa akhir tidak boleh daftar seminar proposal karena sanksi ini. Sedangkan mahasiswa yang kena skorsing tapi masih semester muda, tetap menjalankan kuliah online. Kami mahasiswa akhir ini kena imbasnya. Kami juga hampir setiap hari komunikasi dengan pihak kampus mengenai surat keberatan kami. Tapi semakin tidak ada kejelasan,” ungkap Mahasiswa Prodi Manajemen tersebut.

Sementara Muhammad Amrullah akrab disapa Heru, mahasiswa yang meng-upload video aksi damai 6 Mei 2020 meminta potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebanyak 30 persen di Youtobe miliknya Heru Gaming mengaku tujuannya hanya sekedar informasi bahwa ada demo di UnivBi terkait UKT.

Dua hari setelah video di-upload, Heru menghapus video tersebut dan baru sampai 150 viewers. Setelah dua hari video tersebut dihapus pihak kampus memanggilnya untuk datang ke kampus. Dengan alasan video yang di-upload tersebut dituding pihak kampus ada kata-kata penghinaan terhadap dosen dan karyawan yang ada di lembaga tersebut.

“Saya pun sampai sekarang tidak tahu pasti pada menit berapa dan detik berapa di dalam video tersebut ada kata-kata penghinaan terhadap dosen. Sehingga saya dituduh melanggar UU ITE. Dengan tuduhan tersebut saya diberikan sanksi 2,5 tahun skorsing tidak boleh mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan ekstra kampus dalam bentuk apapun,” ungkapnya.

Mahasiswa Semester 4 Prodi Manajemen ini mengaku sebelum sanksi itu ditetapkan ia sempat meminta maaf secara langsung dan tertulis kepada kampus atas di-uploadnya video tersebut. Apabila benar ada kata-kata yang menghina dan kasar.

Heru berpendapat, sanksi yang diberikan pihak kampus sangat berlebihan mengingat video di-upload di Youtube belum tersebar luas karena baru 150 viewers. Video tersebut juga telah dihapus dari Channel Youtube miliknya.

Heru menyayangkan sebagai mahasiswa, ia merasa tidak ada toleransi sedikitpun dari pihak kampus terhadap mahasiswa yang dikenakan sanksi. Padahal sudah membuat permohonan maaf.

Linggau Pos berusaha menghubungi kampus untuk mencari kejelasan dari masalah ini. Namun, belum ada satupun pihak manajemen yang berkenan memberikan informasi.

Mahasiswa UnivBi yang Diskorsing:

1. Renaldo Dwi WS – Semester 6 – Diskorsing 3 tahun.

2. Ahmad Januardoe – Semester 4 -Diskorsing 2,5 tahun .

3. Aldi Saputra – Semester 4 -Diskorsing 2,5 tahun.

4. Hidayat – Semester 2 -Diskorsing 3 tahun.

5. Ria Agustin – Semester 2 – Diskorsing 2 tahun.

6. Akbar Adiguna – Semester 4 – Diskorsing 6 bulan.

7. Syariko Dwi Satria Siregar – Semester 8 – Diskorsing 2,5 tahun.

8. Odi Seldiyanto – Semester 8 – Diskorsing 2,5 tahun.

9. Muhammad Amrullah – Semester 4 – Diskorsing 2,5 tahun.(*)
Sumber: Harian Pagi Linggau Pos

Rekomendasi Berita