oleh

Minta Eksekutif Koordinasi dengan Polda Sumsel, Pembangunan Mapolres di Muratara Mendesak

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Anggota DPRD Kabupaten Muratara, Amri Sudaryono menanggapi penilaian Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang dinilai rawan terjadi tindak kriminal. Hal ini dilatarbelakangi rilis kasus yang dijabarkan Polres Musi Rawas tentang ungkap kasus begal yang terjadi lima tahun terakhir, Rabu (15/11).

Ia memaklumi hal itu, mengingat hingga saat ini belum ada Mapolres di Kabupaten Muratara.

“Selama ini masih menginduk di Mapolres Musi Rawas. Wajar kalau penanganannya tidak terlalu cepat, sementara dengan wilayah Muratara yang cukup luas tidak akan ter-cover melalui Polsek. Sehingga kebutuhan pembangunan Mapolres sangat mendesak. Makanya kita mendesak Pemkab Muratara, untuk segera berkoordinasi dengan Kapolri melalui Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), mengenai rencana pembangunan Mapolres,” kata Amri, Kamis (16/11).

Apalagi, ia melanjutkan, lahan untuk pembangunan Mapolres sudah ada.

“Dengan adanya Mapolres, maka jangkauan pihak kepolisian untuk mengamankan masyarakat lebih dekat dan lebih spesifik. Otomatis, juga akan lebih maksimal. Kita minta Pemkab mendesak bila perlu mempercepat pembangunan Mapolres kepada pihak Polda,” ungkapnya.

Selain pembangunan Mapolres, memberikan pemahaman bahwa baik pemerintah, anggota dewan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat untuk satu visi, bagaimana mengondusifkan Muratara.

“Salah satunya, menghilangkan kebiasaan negatif, yang dinilai menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Selain itu, lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, anggota dewan dan pemerintah. Hilangkan rasa egosentris. Serta tidak anti ketika dikritik oleh anggota dewan. Karena fungsi kami mengawasi, salah satunya bagaimana agar Muratara aman dari tindak kriminalitas serta konflik atau gangguan ketertiban lainnya,” ungkapnya.

Meminimalisir pengguna Narkoba, dengan mengurangi pesta malam juga bisa menjadi upaya mengantisipasi tindak kriminal di Muratara.

“Pemkab harus tegas dengan membuatkan regulasi, salah satunya Raperda tentang ketertiban masyarakat. Di mana salah satu pasal yang diatur, mengenai pesta malam. Raperda ini sudah masuk dalam BP2D. Kita minta, apapun nanti regulasinya sudah disesuaikan dengan kemampuan kita, serta dilaksanakan dengan tegas,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Muratara H Syarif Hidayat melalui Sekretaris Daerah (Sekda), H Abdullah Makcik membenarkan maraknya tindak kriminal di Muratara.

“Iya, itu kami akui. Tapi frekuensinya untuk beberapa tahun terakhir mulai menurun. Tidak sebanyak sebelum sebelumnya. Bahkan berangsur kondusif. Karena aparat lebih rutin patroli,” terang H Abdullah Makcik.

Disamping itu, ia mengimbau kepada pemakai jalan raya yang melintas untuk hati-hati.

“Ya kalau sedang berkendara, jangan sampai mengundang pelaku kejahatan. Misalkan, jangan memakai perhiasan saat bermotor. Lalu berkendaraan itu, jangan sendirian tapi pastikan ada rekan. Kami juga mengajak masyarakat Muratara untuk menjaga keamanan jalan raya itu, apalagi kita dilalui jalan lintas. Jadi mohon kerja samanya,” harap Abdullah Makcik. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita