oleh

Minim Anggaran Jangan Jadi Alasan

Untuk Tidak Maksimal Laksanakan Kegiatan

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman menegaskan pihaknya sudah melaksanakan rapat bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjadi mitra Komisi II. Rapat dilaksanakan, guna membahas rencana pagu anggaran di APBD 2018, serta rencana kegiatan di masing-masing OPD yang menjadi mitra mereka.

OPD yang menjadi mitra mereka yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata serta Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) Kota Lubuklinggau.

“Saat pembahasan, ada beberapa OPD tersebut mengeluhkan mengenai minimnya anggaran yang tersedia. Sementara ada beberapa kegiatan yang harus mereka laksanakan, yang bersifat urgen. Salah satunya, di Dinkes,” kata Hambali Lukman, Rabu (15/11).

Tahun 2017 politisi PDIP ini menjelaskan, dari RAPBD sebesar Rp 39 miliar terealisasi sebesar Rp 31 miliar. Itupun didominasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara tahun 2018, di RAPBD diajukan Rp 26 miliar.

“lebih menurun dari yang dianggarkan tahun sebelumnya. Sementara Rp 26 miliar tersebut, Rp 25 miliar berasal dari DAK yang peruntukannya sudah jelas. Sementara, masih banyak kegiatan yang urgen dan harus dikerjakan. Untuk itu Komisi II berharap, paling tidak anggaran yang diplot ke Dinkes ditambah dan disamakan dengan tahun sebelumnya,” jelas Hambali.

Pihaknya berharap, ada anggaran di OPD lain yang tidak urgen, yang bisa dialihkan untuk ke Dinkes.

“Sehingga program rutin Dinkes yang harus dilaksanakan, seperti kegiatan fogging, pencegahan DBD atau kegiatan peningkatan penambahan gizi bisa terus dilaksanakan dengan maksimal,” harapnya.

Sementara untuk Disperindag, pihaknya kembali mengingatkan mengenai rencana pembebasan lahan untuk rencana kawasan industri.

“Namun ternyata, masih belum bisa dianggarkan tahun 2018 mendatang. Komisi II memaklumi hal itu, namun tetap meminta Disperindag melakukan upaya, salah satunya menyiapkan Raperda tentang kawasan industri. Selain itu, kita juga membahas mengenai relokasi pedagang ke PBS, serta meminta pihak Disperindag juga segera mengajukan Raperda tentang pengelolaan pasar. Karena tahun 2018 mendatang, mereka juga mendapat DAK untuk pembangunan pasar tradisional di dua wilayah, yakni Kelurahan Rahma dan Kelurahan Lubuk Durian,” ungkapnya.

Selanjutnya dengan pihak RSSA, mereka juga menerima laporan mengenai masih banyaknya tunggakan hutang Jamkesda ke pihak RSSA. Hal ini menyebabkan, tersendatnya pembayaran untuk pembelian obat-obatan dengan pihak ketiga.

“Kita meminta, terutama kepada pihak Pemkab Musi Rawas yang masih terhutang sebesar Rp 7,9 miliar untuk segera mencicil. Termasuk pihak Pemkot, meskipun sudah diangsur dan jumlahnya lebih sedikit. Kita juga meminta Pemkot, untuk melunasi hutang ke RS Dr Sobirin. Sehingga tidak hanya meminta pihak Pemkab melunasi hutang, Pemkot Lubuklinggau juga melakukan kewajiban mencicil hutang ke pihak RS Dr Sobirin,” jelasnya kembali.

Untuk DLH, pihaknya memastikan anggaran untuk pembuatan IPAL di Lapas kelas IIA tidak diplot di DLH.

“Kita belum tahu, apakah nantinya di DPUTR atau di OPD lain. Yang pasti, tidak melalui DLH. Komisi II tetap meminta DLH untuk terus menekankan pihak Lapas agar segera mencarikan solusi atas keluhan warga. Apapun caranya harus segera ditindaklanjuti, agar tidak menjadi polemik di masyarakat,” ungkapnya kembali.

Pada akhir pembahasan, Komisi II menyarankan kepada Kepala OPD yang menjadi mitra mereka untuk betul-betul memaksimalkan anggaran yang diplotkan ke instansi mereka. Terutama kegiatan, yang urgen dan langsung menyentuh ke masyarakat.

“Walaupun anggaran tidak sesuai dengan yang diharapkan, jangan dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang maksimal. Untuk itu, ketika anggaran yang direncanakan tidak memungkinkan, serta butuh penambahan. Sampaikan dan usulkan saat ini, karena masih dalam tahap pembahasan dan masih bisa berubah. Ketika nantinya sudah disepakati dan diketok palu, mau tidak mau dan bisa atau tidak harus dilaksanakan semaksimal mungkin,” tegasnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita