oleh

Miliaran Dana Jamsoskes Macet

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Program Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat (Jamsoskesmas) masih meninggalkan hutang. Khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baik di Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) maupun RS Dr Sobirin.

Di RSSA, untuk program Jamsoskesmas RS Dr Sobirin memiliki hutang Rp8,5 miliar, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) menjanjikan dalam waktu dekat akan ada cicilan.

“Sebelumnya pihak Pemkab Mura akan cicil Oktober 2018, artinya dalam waktu dekat,” kata H Mast Idris, Direktur RS Siti Aisyah, Rabu (10/10).

Ditambahkan Mast Idris, selain Pemkab Mura, Pemkot Lubuklinggau juga memiliki hutang program Jamsoskesmas tapi setiap bulan ada cicilan pembayaran. Begitu juga untuk Pemkab Muratara, dan Pemkab Empat Lawang.

“Daerah lain ada cicilan, kalau Mura belum ada cicilan. Kita harapkan dalam waktu dekat ada pembayaran,” tegas Mast Idris.

Selain itu, hingga saat ini belum mendapat transfer dana bagi hasil, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel). Padahal, dana tersebut diperuntukkan membayar hutang program Jamsoskesmas di Rumah Sakit (RS) Dr Sobirin, dan RSSA.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Imam Senen kepada wartawan, mengatakan dana bagi hasil untuk Pemkot Lubuklinggau Rp36 miliar. Rp4 miliar hingga Rp6 miliar untuk membayar hutang Pemkot Lubuklinggau ke RS Dr Sobirin, dan RSSA, sedangkan sisanya untuk membayar kegiatan Pemkot Lubuklinggau.

“Sisanya untuk membayar kegiatan yang sedang berjalan saat ini,” kata Imam Senen.

Ditambahkan Imam Senen, kegiatan yang akan dibayarkan seperti beberapa pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan. Pemprov Sumsel saat ini masih menunggu dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Menurut Imam Senen, Pemkot Lubuklinggau terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel agar dana bagi hasil ini bisa segera ditransfer.

Terpisah Direktur RS Dr Sobirin, dr RM Nawawi Akib mengatakan, hutang Pemkot Lubuklinggau untuk pengobatan pasien Jamsoskes program Gubernur, mencapai Rp9.492.166.000. Pemkab Mura memiliki hutang Rp8.284.430.400. Sedangkan Pemkab Muratara Rp1.310.005.500 dan Pemkab Empat Lawang Rp283.401.300.

Hutang Pemkot Lubuklinggau terhitung sejak 2015 sampai Juni 2018. Kemudian Pemkab Mura terhutang sejak Agustus 2016 sampai Juni 2018. Pemkab Muratara per Juli 2017 sampai Juni 2018 serta Pemkab Empat Lawang per Juni 2017 sampai Juni.(nia/adi)

Rekomendasi Berita