oleh

Menanti ‘Nyali’ KPK Usut Aliran Dana Buku Merah

JAKARTA – Adanya dugaan aliran dana terhadap berbagai pihak yang diduga juga untuk pejabat negara dan pejabat Polri, termasuk Kapolri Tito Karnavian masih penuh dengan teka teki.  Dugaam aliran dana tersebut terungkap berdasar hasil investigasi sejumlah media yang tergabung IndonesiaLeaks.

Mabes Polri yang dimintai tanggapannya membantah adanya keterlibatan Kapolri.  Kapolri juga yang dikonfirmasi enggan untuk berkomentar. Alasannya, apa yang menjadi pertanyaan wartawan sudah dijawab oleh Humas Mabes Polri.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta KPK untuk segera mengungkap kasus dugaan aliran dana tersebut, Tak hanya itu, KPK juga didesak untuk mengusut soal dugaan pengrusakan barang bukti yang diduga dilakukan penyidik KPK (saat itu) Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

“ini harus diusut, agar semuanya jelas tidak saling curiga antar KPK dan Polri. Lalu soal barbuk yang diduga dirusak juga harus diusut atau diproses dengan pasal menghalangi penyidikan. KPK bisa menggunakan pasal 21 UU KPK,” katanya saat berbincang dengan FIN, Rabu (10/10).

Dia menjelaskan pengusutan dugaan aliran dana dan dugaan pengrusakan barang bukti ini yang tengah ramai menjadi perbincangan publik butuh keberanian pimpinan KPK. Artinya setiap langkah atau tindakan yang dilakukan KPK dalam setiap mengusut suatu perkara maka akan menimbulkan efek domino.

“KPK tidak boleh takut, kalau pimpinan KPK takut lebih baik mundur saja, agar diganti dengan orang lain yang berani,” tegasnya.

Boyamin yang juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar, juga meningatkan Polri agar juga melakukan pengusutan terhadap dua penyidiknya yang diduga merusak barang bukti di KPK. Ini akan memberikan dampak positif bagi Polri yang berani menindak jajarannya yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya.”Polri juga harus usut itu dua penyidiknya, jangan diam saja, ini artinya KPK mengusut Polri juga mengusut,” tutupnya.

Sedanagkan, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman dalam catatannya mengatakan selama memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo nampak berambisi besar ingin menorehkan catatan mencengangkan. Terlihat, sejak tahun 2016 sampai November 2018 total ada 28 kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), bahkan 17 diantaranya terjadi di tahun ini. Catatan positif ini sejenak bisa menghibur publik, guna melupakan prestasi buruk lembaga penegak hukum kita dalam pemberantasan korupsi termasuk KPK sendiri.

Karena faktanya, sederet kasus mega korupsi masih mangkrak belum terselesaikan. Sebut saja kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Century, kasus di Pelindo 2, kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), kasus perpanjangan kontrak pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), kasus korupsi Petral dan sederet mega korupsi lainnya.

“Setelah kasus dugaan aliran dana dari pengusaha ke sejumlah pejabat termasuk Tito Karnavian yang kembali mencuat. Kondisi ini menyudutkan KPK, Publik nampaknya butuh pembuktian dari Agus Rahardjo dan jajarannya. Guna menepis anggapan bahwa keganasan KPK bukan hanya berlaku di daerah saja namun tidak untuk kasus besar yang melibatkan orang penting,” kata Jajang.

Dengan memilih lebih fokus ke daerah dan mengabaikan kasus-kasus besar, lanjut Jajang, ada kesan KPK seperti sedang lari dari medan pertempuran sesunguhnya. Padahal untuk daerah sendiri, hal yang amat sulit bisa ditangani sendiri oleh KPK. Dengan jumlah 542 daerah beserta ratusan ribu pejabatnya tidak mungkin bisa diawasi sendiri oleh KPK yang jumlah personelnya 1500 orang.

Terbukti, meskipun KPK terlihat menyibukan diri di daerah tidak semua persoalan penyelewengan anggaran yang terjadi di daerah dapat ditangani KPK. Malahan korupsi di daerah semakin canggih modus operandi di daerah untuk mengelabui aparat hukum seperti KPK. Misalnya, Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, ada dugaan permainan proyek dalam pembangunan gedung SMF rawat inap kelas I di RSUD Ulin Kota Banjarmasin senilai Rp 107,8 m yang masuk di tahun anggaran 2018 dan 2019, dan ini luput dari radar KPK. “Di tengah-tengah maraknya OTT yang dilakukan KPK di daerah, Oknum pejabat di Kalimantan Selatan seperti bebas bermain dengan pihak swasta,” urainya.

Dimana modus operandi adalah dokumen persyaratan lelang sampai sertifikat persyaratan lelang seperti yang dikeluarkan Green Building Council Indonesia bisa dengan mudahnya diduga dipalsukan oleh pemenang lelang perusahaan PT Permata Anugerah Yalapersada untuk mengarap proyek pembangunan gedung SMF rawat inap kelas I di RSUD Ulin tersebut. Permainan proyek seperti ini sebetulnya  bisa digagalkan oleh KPK, Dimana panitia lelang seharusnya sudah diperiksa KPK, dan kemungkinan  PT Permata Anugerah Yalapersada sudah masuk daftar hitam.

“Tetapi dari kasus diatas, aparat Hukum seperti gagal. Maka untuk itu, kami meminta kepada KPK sudah waktunya menggarap kasus besar seperti temuan Indoensialeaks, yang didugaa adanya aliran dana dari buku merah milik CV Laut Perkasa kepada petinggi Polri, Jendetal Tito Karnavian. Karena saat ini, integritas pimpinan KPK sedang diuji, antara cepat selesaikan buku merah atau mendapatkan kartu merah ketika temuan Indonesialeaks hanya sebuah Opini buat KPK,” tutupnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan Kepala Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM),Herry Muryanto tengah memeriksa ulang CCTV soal dugaan penyobekan buku merah di ruang kolaborasi KPK, namun hingga kini belum dapat dipastikan hasilnya.  Ia meminta agar lebih baik menunggu hasil pemeriksaan dari PIPM KPK.

Lalu soal dugaan aliran dana buku merah tersebut, Agus menilai akan sangat sulit pembuktiannya, pasalnya berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Basuki Hariman, tidak ada keterangan yang menyebutkan aliran dana seperti yang tertulis di buku merah. “pembuktiannya susah begitu orangnya ngomong saya tidak nerima, tidak ada alat bukti yang lain, apa yang mau kami pakai,” katanya.

Sedangkan, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan mengatakan, kasus terkait buku merah adalah adanya dugaan tindak pidana proses lelang daging. “Jadi rekan-rekan kasus masalah ini gini. Buku merah ini berkaitan dengan kasusnya Basuki Hariman. Urusan permasalahan adanya dugaan tindak pidana gratifikasi, dalam proses lelang daging. Nah kemudian ada namanya muncul buku merah,”katanya di Polda Metro Jaya.

Adi menjelaskan, jika buku merah itu katanya berisi catatan. “Itu buku dicatat oleh Kumala Dewi. Jangan artikan orang yang menyerahkan, tapi mencatat. Yang menyuruh mencatat namanya Basuki Hariman. Dia mencatat, sekarang pertanyaannya apa isi catatan? Menurut Kumala Dewi, setiap yang bersangkutan mendapatkan perintah untuk mencatat dari Basuki Hariman,” terangnya.

“Dia (Kumala Dewi) catat sesuai isi perintah Basuki Hariman. pertanyaannya apa dalam catatan itu benar, kuncinya ada di siapa? Basuki Hariman. Basuki Hariman sudah kita periksa, sudah kita mintai klarifikasinya. Basuki Hariman menyatakan, bahwa hal-hal apa saja yang ia catat dalam buku itu adalah semata-mata untuk  kepentingan dirinya,  tidak ada urusannya,”sambungnya.

Lebih jauh Adi menuturkan, penyerahan kepada sesuai dalam buku catatan itu adalah keterangan Basuki Hariman. “Kaitannya dengan untuk mengurangi laba perusahaan. Kalau laba kurang maka bonus karyawan juga kurang. Itu tujuannya dia (Kumala Dewi) mencatat. kami pun sudah mendalami. Kalau memang uang itu untuk kepentinagn dirinya sudah kita break down. Bahwa uang itu untuk kepentingannya banyak, untuk kepentingan pribadi dan keluarga,”bebernya.

Jadi menurut Adi, kaitan dengan buku catatan itu tidak ada inlinenya dengan penggunaannya. Itu hannya inisiasi Basuki Hariman untuk keperluan dirinya. “Untuk mengurangi laba perusahaan dan mengurangi bonus kepada karyawan. Itu ketetangan yang bersangkutan dalam berita acara,” pungkasnya.

INVESTIGASI

Publik dikejutkan dengan hasil investigasi sejumlah media yang tergabung IndonesiaLeaks. Investigasi itu menyebutkan  adanya dugaan aliran dana terhadap berbagai pihak yang diduga juga untuk pejabat negara dan pejabat Polri, termasuk Kapolri Tito Karnavian. Ini tercatat dalam buku Bank merah yang menjadi barang bukti di KPK dalam mengusut kasus suap impor daging di Surya Tarmiani.

Dalam buku catatan bank  merah  itu terdapat sejumlah dugaan aliran uang ke Kapolri Tito Karnavian, yang saat itu masih menjabat Kapolda Metro Jaya. Selain itu juga tercatat aliran uang dari Basuki ke sejumlah pejabat di Tanah Air. Buku catatan aliaran dana itu merupakan barang bukti catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik Basuki Hariman terkait kasus dugaan suap impor daging di Surya Tarmiani. Kasus Basuki Hariman berawal dari operasi tangkap tangan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, awal tahun 2017 lalu.

Namun kini buku catatan keuangan tersebut sudah tidak lagi utuh, karena sekitar 19 halaman yang diduga berkaitan dengan catatan aliran uang suap itu telah dengan sengaja dirusak dan dihilangkan. Dari penelusuran IndonesiaLeaks ternyata ada dugaan barang bukti itu dirusak oleh dua orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun. Dugaan pengrusakan barang bukti terekam CCTV di lantai 9 Gedung KPK.

Namun KPK gagal melakukan peoses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dua penyidik tersebut, pasalnya saat tengah dalam proses  pengusutan,  institusi asal kedua penyidik tersebut yakni Polri sudah lebih dahulu menariknya untuk kembali bertugas di Polri.  Akhirnya KPK memulangkan dua penyik itu k Polri.

Keduanya penyidik itu Roland dan Harun setelah kembali bertugas di Polri mendapatkan promosi jabatan. Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada Maret lalu mengangkat AKBP Roland Ronaldy sebagai Kapolres Cirebon, sementara, Kompol Harun dipercaya bertugas di Direktorat Kriminal Khusus di Polda Metro Jaya per Oktober 2017.

Diketahui, Selaku pengusaha impor daging sapi, Basuki Hariman, akhirnya memberikan uang suap ke berbagai pihak. Tujuannya, untuk memuluskan kepentingannya dalam berusaha. Uang suap yang berhasil dibuktikan oleh KPK yakni mengalir ke mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar senilai US$ 70 ribu yang digunakan sebagai biaya umrah.

Basuki menyuap Patrialis untuk memuluskan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan oleh asosiasi peternak dan pengusaha. Menurut Basuki, adanya UU tersebut telah merugikan perusahaannya di bidang impor daging. Sayangnya, setelah Patrialis, pengusutan kasus Basuki terkesan berhenti atau jalan di tempat. (hrm-af/fin)

Rekomendasi Berita