oleh

Mayoritas Terbitkan Izin Kesehatan

MUSI RAWAS – Sepanjang 2018, 1.640 izin diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas (Mura). Dari jumlah tersebut, sebagian besar izin kesehatan.

Hal ini disampaikan, Kepala DPMPTSP Mura, Yudi Fachriansyah Ishak melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Mei Juanda kepada Linggau Pos ini, Jumat (25/1).

“Dari data tersebut mayoritas izin yang diterbitkan yakni izin kesehatan. Seperti izin praktik dokter, bidan dan perawat,” kata Mei Juanda.

Namun, perizinan pada 2019 ini pihaknya belum mendata. Tetapi dipastikan hingga akhir tahun nanti izin yang dikeluarkan akan terus bertambah. Dan untuk antusias masyarakat mengurusi legalitas usahanya cukup maksimal.

“Sebagian besar masyarakat yang mengurusi izin usahanya, untuk kepentingan pengajuan pinjaman dana ke bank,” ucapnya.

Sementara di Kabupaten Muratara, DPMPTSP mengeluarkan 200 izin.

“Namun untuk izin perusahaan hanya 20,” jelas Kepala DPMPTSP Muratara, Defri Fauzul Adzzim melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Ummi Jayanti, Jumat (25/1).

Izin perusahaan tersebut tidak semuanya izin pendirian usaha baru. Namun banyak izin lingkungan seperti perizinan pengelolaan limbah dan izin limbah perusahaan.

“Jika izin lokasi baru hanya satu perusahaan baru, yang bergerak pada bidang budidaya tanaman jagung. Sedangkan sisanya perusahaan mengurus izin untuk pengelolaan lingkungan” tambahnya.

Sampai saat ini pengurusan perizinan belum menemukan kendala. Walaupun ada permasalahan itu dapat teratasi dengan semestinya. Apalagi saat ini pihaknya telah mengimplementasikan aplikasi online dalam mengupayakan permudahan dalam pengurusan perizinan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di mana DPMPTSP sudah menggunakan OSS dan Si Cantik Cloud.

“Kita sudah dimudahkan dengan penerapan PP No.24 Tahun 2018 tersebut, namun masih ada sedikit kendala dalam penerapannya saat ini, seperti jaringan kita yang belum stabil, SDM kita juga masih kurang dan sarana prasarana kita juga kurang,” jelasnya.

Sedangkan di Kota Lubuklinggau ada puluhan pengajuan pembuatan dan perpanjangan izin non usaha di Dinas Tanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (DTMPPT). Pengajuan dan perpanjang didominasi izin praktik dibidang kesehatan, baik bidan, apoteker, maupun dokter.

“Data keseluruhan kami belum merekap, tapi puluhan. Ada dua jenis izin yaitu izin usaha dan non usaha,” kata Mirul, Kabid Izin Non Usaha DPMPPT Kota Lubuklinggau, Jumat (25/1).

Diakui Mirul, sebagian perpanjang izin bidang kesehatan mengajukan sebelum masa berlaku habis. Biasanya tim DPMPPT Kota Lubuklinggau akan mengingatkan agar segera diperpanjang, hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima.

“Mereka tidak boleh praktek kalau izinnya habis, dampaknya akan lebih luas jangan sampai mereka lalai kami ingatkan,” tegas Mirul. (dlt/cw3/nia)

Rekomendasi Berita