oleh

Mayoritas Keluhkan Pesangon PHK

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Setidaknya selama tahun 2017 lalu, 12 kasus ketenagakerjaan terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Sementara tahun 2018 sudah dua kasus yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muratara.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Disnakertrans Muratara, Burdani Akil, melalui Staf bidang HI, Syarat Kerja dan Jamsos, Nurhasanah kepada Linggau Pos, Senin (22/1).

Nurhasanah menjelaskan, adapun jenis laporan atau pengaduan dari tenaga kerja tersebut seperti masalah Pemutusan Hak Kerja (PHK) yang menyangkut hak-hak normatif pekerja, berupa pembayaran pesangon yang diduga tidak sesuai dengan masa kerja.

“Untuk jenis laporan, didominasi masalah pembayaran pesangon atas PHK,” terangnya.

Untuk perusahaan sendiri yang dilaporkan, diantaranya PT London Sumatera (Lonsum), PT Tegas Guna Mandiri (TGM), PT Pratama Palma Abadi (PPA), PT BSS, PT Inter Teknis Surya dan sudah dilakukan klasifikasi, mediasi, dari keseluruhan laporan hanya satu yang hingga sekarang belum selesai. Karena pihak perusahaan tidak pernah hadir padahal sudah tiga kali melayangkan surat pemanggilan.

“Untuk permasalahan laporan semuanya sudah selesai diklarifikasi oleh pihak perusahaan kecuali PT TGM, di mana permasalahan PHK, tidak ada penyelesaian karena hingga saat ini pihak perusahaan tidak pernah datang padahal sudah tiga kali kami layangkan surat pemanggilan. Tapi tidak ada respons, tidak ada tanggapan sehingga tidak penyelesaian,” sebutnya.

Sementara itu, dalam Januari ini, sudah ada dua pengaduan, semuanya ke PT Lonsum, tapi berbeda areal, satu di PT Lonsum Sei Gemang dan PT Lonsum di Bukit Hijau yang juga soal PHK dan hak pesangon.

“Untuk laporan tahun 2018 ini dari dua laporan ke PT Lonsum, baru satu managemen yang sudah datang mengklarifikasi dalam hal ini PT Lonsum Sei Gemang oleh M Sobri dan tinggal lagi menunggu dari SPSI-nya,” imbuh dia.(07)

Komentar

Rekomendasi Berita