oleh

Mayoritas Keluhkan Layanan Leasing

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Sepanjang 2014-2017 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau menerima 171 laporan. 65 perkara dilaporkan konsumen periode Januari-Desember 2017.

Hal itu dijelaskan Ketua BPSK Kota Lubuklinggau H Nurus Sulhi kepada Linggau Pos, Selasa (2/1). 171 perkara tadi diselesaikan dengan cara pendekatan, yakni konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

“Khusus 2017, perkara sengketa konsumen yang dilaporkan oleh konsumen kepada BPSK didominasi sengketa pembiayaan kredit kendaraan atau leasing dan layanan jasa produk kredit perbankan. Ketiga, tentang layanan jasa dan pembagian hak klaim asuransi,” jelasnya.

Dari berbagai perkara sengketa konsumen tadi, beberapa diantaranya telah diselesaikan secara mediasi dengan mengedepankan pendekatan “Win-win Solution” terhadap pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh konsumen, lebih lanjut ada itikad baik dari pelaku usaha untuk memperbaiki diri dan melakukan pembenahan pada sistem perikatan perjanjian yang selama ini tidak melindungi hak-hak Konsumen.

“Termasuk pula, jika ada ‘ruang kosong’ untuk sesuatu yang belum terdapat peraturannya, sudah banyak pelaku usaha yang lebih mengedepankan kebijaksanaan dalam permusyawaratan demi tegaknya keadilan bagi semua pihak. Bahkan ada juga beberapa lembaga pembiayaan kredit kendaraan yang belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan konsumen, akhirnya bermufakat merujukkan pilihan penyelesaian sengketa kepada BPSK Kota Lubuklinggau dan berakhir dengan perdamaian,” kata H Nurus Sulhi.

Ia mengakui masih terdapat catatan hukum yang tertinggal, perlu mendapat perhatian khusus dan pembinaan pengelolaan usaha, sehingga para pelaku usaha dapat melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) RI No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bidang pelaksanaan tugas BPSK adalah memberikan kewajiban untuk menyampaikan peringatan terbuka kepada khalayak umum, guna meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi dengan Pelaku Usaha yang terindikasi tidak taat aturan dan berpotensi berbuat curang terhadap konsumen.

H Nurus Sulhi menjabarkan, diantaranya konsumen pembiayaan kredit kendaraan, awal penandatanganan perjanjian kredit hendaknya mempertanyakan dan atau meminta keterangan secara tertulis, perihal “Toleransi Batas Waktu” atas keterlambatan jatuh tempo pembayaran kredit per bulan, sebelum dilakukannya eksekusi penarikan unit kendaraan.

Nurussulhinawawi menyarankan, konsumen juga perlu meminta kejelasan berapa besaran denda biaya penarikan unit kendaraan jika konsumen ingin melanjutkan kembali kredit dengan membayar angsuran yang tertunggak dan denda-denda yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika hal-hal tersebut tidak jelas dan tegas selesaikan sedari awal, maka akan berpotensi pada terjadinya suatu persengketaan. Bahkan konsumen dapat mencari pilihan leasing lain yang lebih bertanggung jawab dan melindungi hak-hak konsumen,” terang H Nurus Sulhi.

Hal ini sampaikan peringatan dini oleh BPSK, katanya, dikarenakan terdapat dua leasing di Lubuklinggau yang ketika menarik kendaraan konsumen, kemudian mewajibkan kepada konsumen untuk melakukan pelunasan kredit. Ada juga leasing yang memberlakukan denda puluhan juta rupiah biaya penarikan unit kendaraan apabila ingin dilanjutkan kembali kredit kendaraan oleh konsumen.

“ Padahal tidak ada ketentuan pada perjanjian kredit yang secara tegas mengatur tentang kedua hal dimaksud,” tegasnya.

Kedua, lanjut H Nurus Sulhi, masih terdapat satu jasa perbankan yang ‘tidak konsisten’ memberlakukan ketentuan tentang besaran denda/penalti, apabila konsumen akan melakukan pelunasan di muka dan atau pelunasan sebelum jatuh tempo.

Terhadap hal ini, sarannya, pada awal penandatanganan perjanjian kredit konsumen wajib meminta penjelasan berikut pula kewajiban pencantuman klausul yang tegas pada perjanjian kredit guna menjadi pedoman bersama.

“Jika hal ini tidak diatur secara tegas maka masih banyak pilihan-pilihan jasa perbankan yang lebih familier dalam melindungi hak-hak konsumen,” tegasnya.

***Perumahan Terindikasi Tidak Profesional

Laporan ketiga yang mendominasi adalah tentang jasa pembangunan perumahan. BPSK mengendus ada jasa pembangunan perumahan yang terindikasi tidak profesional, bahkan menjurus amatiran

“Ciri-cirinya tidak berbadan hukum sesuai dengan bidang jasa perusahaan pengembang perumahan, tidak menjadikan perbankan sebagai lembaga pembiayaan mitra usaha pembangunan perumahan dan penyaluran kredit perumahan, pada klausul-klausul perjanjian kredit hanya mengakomodir kepentingan pelaku usaha dan tidak mencantumkan hak-hak konsumen serta mengikat kewajiban konsumen membayar secara cash tempo namun tidak menyelesaikan pembangunan perumahan sesuai dengan prestasi pembayaran yang sudah ditunaikan oleh konsumen,” bebernya.

Bahkan, kata H Nurus Sulhi, pengembang perumahan ini menghindari tanggung jawab ganti kerugian setelah beberapa kali membuat surat perjanjian perdamaian, dengan pembebanan kewajiban penggantian dana konsumen yang telah diterima oleh pengembang.

“Saya pesan tolong konsumen waspada terhadap berkembangnya pola membangun perumahan dengan sistem arisan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan, tidak melibatkan jasa perbankan, tidak mendaftarkan perjanjian fidusia untuk terbitnya akta fidusia pada Depkumham,” imbuhnya.(05)

Komentar

Rekomendasi Berita