oleh

Materi Pilpres, Teror Novel Tak Substansial

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan ikut ambil bagian sebagai panelis debat perdana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019. Debat tersebut mengusung tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Lembaga antirasuah itu mengusulkan sedikitnya 10 poin yang akan dijadikan materi debat pilpres 2019 soal korupsi. Namun, perlindungan pegawai KPK dari ancaman pihak-pihak tak bertanggung jawab justru abai dari usulan para pimpinan KPK.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo menegaskan, ancaman tersebut ditakutkan dapat mengganggu kinerja para pegawai KPK dalam memberantas rasuah. Terlebih, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan belum menemukan titik terang.

Dirinya mengaku cemas dengan mandeknya kasus Novel menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan pegawai KPK. “Tak hanya komitmen pemberantasan korupsi, penuntasan kasus Bang Novel juga wajib ditanyakan kepada para capres jika pimpinan KPK bersedia menjadi panelis debat,” ujar Yudi dalam keterangan resminya, Minggu (6/1).

Yudi menilai, perlindungan terhadap pegawai KPK tidak dapat dipisahkan dari komitmen pemberantasan korupsi yang digagas pemerintah. Maka dari itu, ia mendorong pimpinan tak hanya terfokus pada substansi pemberantasan korupsi, akan tetapi juga memasukkan perlindungan pegawai KPK dan penuntasan kasus Novel ke dalam materi debat.

Meski bersedia menjadi panelis, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan, KPK belum tentu mengutus salah satu pimpinan untuk hadir dalam acara debat. KPK hanya akan bertindak sebagai pihak yang ikut menyuarakan ide dalam rapat substansi materi debat.

“Karena kami fokus pada hal yang substansial. Kalau KPK misalnya tidak hadir sama sekali dan tidak ikut membahas substansi tentu saja dikhawatirkan ada informasi-informasi yang kami miliki yang tidak tersampaikan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman membenarkan pencoretan Adnan dan Bambang sebagai panelis. Ia beralasan, hal ini lantaran KPK telah mengutus perwakilannya. “Kan ada Pak Agus Rahardjo Ketua KPK,” ujar Arief singkat.

Tanpa Adnan dan Bambang, kini hanya tersisa enam panelis. Yaitu pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara Margarito Kamis, serta Ketua KPK Agus Rahardjo. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita