oleh

Masyarakat Pauh Tuntut PT SAP

Hamidah, Manager Legal PT Surya Agro Persada (SAP)
“Yang jelas PT SAP sudah memiliki kebijakan dari tuntutan masyarakat, hanya bisa membayar Rp1,9 miliar”

MURATARA – Masyarakat Desa Pauh dan Pauh I Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) meminta PT Surya Agro Persada (SAP) membayar hasil dari lahan plasma seluas 501 Hektare (Ha).

Pasalnya, sejak 2012 hingga April 2018, lebih kurang lima tahun PT SAP tidak memberikan uang pembagian hasil lahan plasma kepada masyarakat.

Para Anggota Pemilik Plasma (APP) Ampalau Jaya sebagai pemilik lahan plasma PT SAP, mempertanyakan di mana hak yang semestinya mereka dapatkan, namun tidak diberikan oleh perusahaan PT SAP.

Bahkan sudah beberapa kali melakukan pertemuan, bahkan Senin (21/1) kembali diadakan pertemuan di ruang Bina Praja Kantor Bupati Muratara, belum juga menemui titik. Pasalnya pihak perusahaan belum bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat.

Secara keseluruhan dana yang diklaim APP untuk dibayar perusahaan sebesar Rp20 miliar, namun perusahaan hanya siap membayar Rp1,9 miliar.

Gustam A Gopar, perwakilan APP Ampalau Jaya mengatakan secara jujur pihaknya tidak sanggup lagi menunggu. Karena permasalahan ini sudah lama, sehingga pihaknya menuntut hak yang seharusnya dibayar oleh PT SAP.

“Jadi kepada perusahaan harus memenuhi permintaan kami, dan jangan sistem plin-plan seperti ini. Yang jelas perusahaan harus bayar hak kami dari pembagian hasil lahan plasma,” katanya.

Gutam yang juga mantan Kepala Desa (Kades) ini, berharap kepada pemerintah bisa menengahi dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Kalau permasalahan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi anarkis,” ancamnya.

Senada Alimin, dari perwakilan APP lainnya menjelaskan, jumlah luas lahan plasma sebanyak 501 Ha dan lahan itu sudah produksi sejak tahun 2012. Namun dari hasil lahan tersebut terhitung sejak 2012 hingga April 2018 tidak diterima oleh masyarakat.

“Kami di sini menagih kepada perusahaan PT SAP untuk membayar hasil dari lahan plasma yang kurang lebih selama lima tahun dan jika ditotal sebesar Rp20 miliar,” jelasnya.

Diakuinya bahwa mereka mendapat uang plasma PT SAP terhitung Mei 2018 hingga sekarang dan per Ha Rp450 ribu, yang menurutnya tidak sesuai dengan harga sawit.

“Kami hanya menuntut hasil selama lima tahun yang belum dibayar oleh perusahaan. Jika memang perusahaan itu ingin menyejahterakan masyarakat tentunya bisa memenuhi permintaan kami,” bebernya.

Dia menambahkan, APP tidak terima apabila perusahaan hanya membayar Rp1,9 miliar, karena seyogianya yang harus dibayar perusahaan itu Rp20 miliar.

“Jika tidak dipenuhi, kami akan mengambil alih lahan milik perusahaan, karena sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan 16 Januari 2019 lalu. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan hari ini (kemarin, red), kami akan ambil lahan seluas 500 Ha,” terangnya.

Terpisah Pj Kades Pauh, Puad mengatakan APP Ampalau Jaya menuntut perusahaan SAP untuk mengambil hasil kepada perusahaan PT SAP yang sudah beroperasi sejak 2008 hingga 2018.

“PT SAP baru memberikan uang entah itu uang apa cuma Rp140 ribu per Ha. Masyarakat menuntut hasil kepada perusahan selama lima tahun yang belum dibayar oleh PT SAP,” katanya.

Karena permasalahan ini sudah lama, maka dibuatlah tim oleh Pemkab Muratara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Sayangnya belum juga menemui titik terang karena pihak perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan dari masyarakat. Karena dari total secara keseluruhan sebesar Rp20 miliar dan perusahaan ingin membayar Rp1,9 miliar,” bebernya.

Ia berharap kepada pihak perusahaan agar secepatnya dapat menyelesaikan dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Kalau bisa secepatnya dapat selesai dan jangan sampai berlarut-larut dan saya selaku Kades tidak bisa membendung jika masyarakat bertindak anarkis,” harapnya.

Sementara itu Manager Legal PT SAP, Hamidah mengatakan apapun yang disampaikan oleh masyarakat, pihak perusahaan siap menampung tuntutan dari masyarakat. Karena kami sifatnya transparan dan akan mengambil jalan tengah.

Mengingat sekarang kondisi PT SAP merugi, namun tetap memiliki kebijakan, maka dari tuntutan masyarakat Rp20 miliar hanya mampu membayar Rp1,9 miliar.

“Yang jelas PT. SAP sudah memiliki kebijakan dari tuntutan masyarakat, hanya bisa membayar Rp1,9 miliar,” ujarnya.(cw3)

Rekomendasi Berita