oleh

Masyarakat Malas Lapor Dugaan Pelanggaran Pemilu

LUBUKLINGGAU – Sampai saat ini belum menerima satupun laporan indikasi pelanggaran secara resmi, masyarakat yang datang ke Sekretariat Bawaslu. Meskipun demikian ada beberapa informasi awal yang dilaporkan masyarakat melalui Mesengger dan WhatsApp.

Semua laporan yang diterima melalui Media Sosial (Medsos) dijadikan informasi awal, dan langsung ditindaklanjuti oleh tim hukum dan penindakan pelanggaran Bawaslu. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi, Rabu (30/1).

Menurut Bahusi, enggannya masyarakat memberikan laporan bukannya tidak peduli dengan pemilu, karena ada kemungkinan masyarakat khawatir dengan keselamatan dan kenyamanannya ketika selesai melakukan laporan.

“Ada kemungkinan seperti itu, karena masyarakat tidak mau timbul masalah akibat ulah oknum-oknum tertentu. Karena, hal itu akan merugikan mereka secara pribadi,“ jelasnya.

Selain itu, ada juga kemungkinan masyarakat memang tidak tahu mengenai hal-hal yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Karena, minimnya informasi tentang kepemiluan yang berkembang ketika sudah masuk tahapan pemilu.

“Banyak faktor yang membuat minimnya laporan mengenai indikasi pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Maka dari itu, meminimalisir terjadinya pelanggaran Bawaslu Kota Lubuklinggau menginstruksikan jajarannya mulai tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Harapannya, indikasi pelanggaran bisa dimininalisir, dan pemilu berjalan aman, damai dan kondusif.

“Semoga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,“ harapnya.

Terpisah Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas (Mura), Khoirul Anwar mengatakan pihaknya telah melakukan. Penindakan terhadap dua oknum ASN yang melakukan pelanggaran karena diduga tidak netral.

Keduanya sudah direkomendasi ke instansi terkait untuk di tindak lanjuti sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Sedangkan pelanggaran administrasi terkait temuan pelanggaran pemasangan APK di tempat yang dilarang, sudah dilakukan penertiban oleh Bawaslu bersama Sat Pol PP Mura. Pelanggaran pemasangan stiker kampanye di kendaraan umum  tindak lanjutnya sudah dilakukan penertiban bersama Dishub dan Polantas Polres Mura.

“Selain itu ada satu Parpol sudah ditegur karena melakukan giat kampanye tanpa STTP di Kecamatan BTS Ulu. Tindak lanjutnya Panwascam sudah melakukan klarifikasi dan teguran ke partai yang bersangkutan,” jelasnya. (aku)

Rekomendasi Berita