oleh

Masalah PKH, KAK Mediasi Dengan Dinsos Musi Rawas

LINGGAUPOS.CO.ID – Koalisi Anti Korupsi (KAK) gabungan dua lembaga yaitu Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dan Lembaga Investigasi Negara meakukan mediasi ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kamis (9/7/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

Ketua Lembaga KPK Sumsel Ali Mu’ap menjelaskan mereka ingin mengetahui tranparansi data laporan keuangan Dinas Sosial, dimana itu informasi publik karena merupakan data yang terkait dengan penyelenggaraan publik.
Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 informasi yang wajib disediakan dan diumumkan antara lain yakni Informasi yang berkaitan dengan badan publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait kemudian informasi mengenai laporan keuangan Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Pihaknya meminta Dinsos transparan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas. Dimana sebanyak 21 warga yang bermasalah yang sudah memberikan kuasa khusus kepada Ketua Lembaga KPK.

“Mengenai PKH, ada apa dan mengapa banyak yang tidak mendapat lagi bantuan tersebut dan terus diduga banyak yang tidak tepat sasaran. Dengan ini kami mendesak Dinas Sosial Kabupaten Mura membenahi semua bantuan PKH dan cek langsung kelapangan penerima bantuan PKH jangan hanya menerima laporan dari pendamping PKH,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinsos Mura Agus Susanto menyampaikan terima kasih kepada LPK Sumsel selaku sosial kontrol kepada Dinsos. “Kami segera menindaklanjuti pengaduan yang sudah di sampaikan.
Selanjutnya yang masalah PKH di Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas akan diverifikasi sesuai permasalahannya untuk dicarikan solusi sesuai permasalahan,” jelasnya. (*)

Rekomendasi Berita