oleh

Masa Jabatan 14 Kades Akan Berakhir

 Aset Jabatan Bakal Ditarik

MUSI RAWAS – 14 Kepala Desa (Kades) di “Bumi Lan Serasan Sekantenan” habis masa jabatannya pada 2019. Hal itu dipastikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Mefta Joni melalui Kasi Pemerintahan Desa, Achmad Charles kepada koran ini, Sabtu (12/1).

14 Kades itu diantaranya, Desa Sukarami Kecamatan Sumber Harta, Desa Triwikaton dan A Widodo Kecamatan Tugumulyo, Desa Purwodadi dan Ngesti Karya, Kecamatan Jayaloka. Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta, Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya, Desa Kebur Jaya Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Desa Sukamenang Kecamatan Muara Kelingi, Desa Murti Karya Kecamatan Muara Lakitan dan Desa Kembang Tanjung Kecamatan BTS Ulu. Serta, Desa Remayu, Kecamatan Tuah Negeri, Desa Muara Rengas dan Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan.

Ada dua Raperda yang dinilai sangat penting untuk mengadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, yakni Raperda perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Raperda perubahan atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Pilkades.

Sesuai aturannya, pihak BPD harus memberikan informasi kepada Kades sekitar enam bulan dari masa jabatannya kades berakhir. Namun, tetap melakukan koordinasi juga dengan pihak DPMD.

Mengenai struktural dan kepemimpinan desa, nantinya diambil alih oleh Pj Kades sementara, hingga ada Kades definitif. Sedangkan, untuk syarat pengusulan Pj Kades, biasanya yang berkewenangan pihak kecamatan melalui camat dengan berkoordinasi dengan DPMD.

“Masa jabatan Pj Kades maksimal enam bulan, apabila selama enam bulan belum ada pelaksanaan pemilihan Kades. Maka akan dilakukan penambahan masa jabatan selama enam bulan kembali,” kata Achmad Charles.

Menurutnya, syarat PJ Kades yakni seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kecamatan.

Ditambahkan, Kasi Pembinaan dan Aset Desa, Petrus mengenai aset yang dimiliki Kades seperti motor, mobil dan lainnya akan di tarik kembali bagi Kades yang masa jabatannya habis karena itu milik pemerintah.

“Karena perlengkapan desa yang digunakan Kades, berasal dari dana APBD Desa,” jelas Petrus. (dlt)

Rekomendasi Berita