oleh

Mantan Ketua KPU Kembali Nyaleg

“…kita menggugurkan Romy Krisna karena bertentangan dengan aturan. Namun, ketika aturan tersebut dibatalkan MA (Mahkamah Agung, red), jelas namanya akan dimasukkan sebagai Bacaleg. Hanya saja saat ini kita masih menunggu Juknis…”

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Teknis, Gatot Widjianto

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Tehnis, Gatot Widjianto menegaskan, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas nama Romy Krisna yang sempat dicoret, bisa dimasukkan kembali. Namun, untuk saat ini pihaknya belum bisa memasukan nama mantan Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) sebagai Bacaleg, karena masih menunggu petunjuk dari KPU RI mengenai tata cara dikembalikannya mantan narapidana yang dicoret tersebut.

“Sebenarnya ada dua Bacaleg lagi yang mantan narapidana narkoba, namun setelah diklarifikasi ternyata mereka bukan pengedar. Jadi, namanya tidak dicoret dari pencalonan. Makanya, hanya nama Romy Krisna yang dicoret,” kata Gatot, Minggu (16/9).

Sebelumnya digugurkannya politisi PPP tersebut karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam aturan tersebut menyatakan larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal Bacaleg dalam Pemilu 2019.

“Kita menggugurkan Romy Krisna karena bertentangan dengan aturan. Namun, ketika aturan tersebut dibatalkan MA (Mahkamah Agung, red), jelas namanya akan dimasukkan sebagai Bacaleg. Hanya saja saat ini kita masih menunggu Juknis,” jelasnya.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Mura, Ach Zaein menjelaskan untuk komposisi Bacaleg di Kabupaten Mura tidak mengalami perubahan. Sebab, tidak ada Bacaleg yang digugurkan dari pencalonan karena bertentangan dengan aturan.

Menurut Ach Zaein, baik berdasarkan penelitian administrasi maupun tanggapan masyarakat, tidak ada Bacaleg mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

“Komposisi di Mura tidak ada perubahan, karena tidak ada Bacaleg yang digugurkan,” katanya.

Seperti diketahui, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi Bacaleg dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh nyaleg.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi Caleg telah diputus MA pada Kamis (13/9). Permohonan para pemohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi.

Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018 yang dimohonkan Wa Ode Nurhayati dan KPU sebagai termohon.

Menurut Suhadi, kedua Peraturan KPU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan “Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Tak hanya itu, lanjut Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

“Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,” katanya. (aku/net)

Rekomendasi Berita