oleh

Mantan Dewan Menyerahkan Diri

JAKARTA – Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ferry Suando Tanuray Kaban, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai buron selama tiga bulan.

Ferry merupakan salah satu dari total 38 anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015.

Ferry tiba di Kantor KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Usai digarap penyidik selama lebih dari sembilan jam, Ferry resmi menjalani penahanan pertama selama 20 hari di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Dengan demikian seluruh tersangka anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam penyidikan yang telah diumumkan sejak 3 April 2018 lalu telah dilakukan penahanan,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Jumat (11/1).

Sebelumnya, Ferry terlebih dahulu menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua, Tangerang, sekitar pukul 09.30 WIB. Ferry menyerahkan diri ke kepolisian ditemani istri dan keluarganya dan diterima Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi.

“Selanjutnya dilakukan pengawalan oleh Ipda Aslan Marpaung dan Brigadir R Hidayat untuk diserahkan kepada Penyidik KPK di Jakarta,” ucap Kasatreskrim Polres Tangsel, AKP Alexander Yurikho.

Selain Ferry, KPK juga resmi menahan Anggota DPRD Sumut lainnya, Dermawan Sembiring. Ia akan menjalani penahanan perdana selama 20 hari di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Dermawan juga dilaporkan telah mengembalikan dana kepada KPK sebesar Rp270 juta. Pengembalian uang tersebut dipandang KPK dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman.

Dalam perkara ini, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. Sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang jadi tersangka baru kasus suap Gatot adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar.

Lalu, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring.

Selain itu, yakni Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp300 juta sampai Rp350 juta.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita