oleh

Mantan Bendahara BPBD Diperiksa

REJANG LEBONG – Sesuai jadwal, ML (45), mantan Bendahara utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong, Senin (2/6) diperiksa secara intensif oleh penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong di Kantor Kejaksaan Negeri Curup.

ML dimintai keterangan seputar mekanisme penerimaan dana senilai Rp711 juta yang berasal dari anggaran Dana Tak Terduga (DTT) sekretariat Pemerintah Daerah Rejang Lebong tahun 2011 lalu.

Tidak hanya itu, dalam pemeriksaan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB ini, ML juga dimintai keterangan seputar realisasi penggunaan dana tersebut.

“ML ini merupakan Bendahara yang mencairkan uang tersebut dari Pemda Rejang Lebong setelah sebelumnya di usulkan oleh BPBD Rejang Lebong saat itu,” Ujar Kajari Rejang Lebong, Edi Utama, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Galuh Bastoro Aji, SH, MH usai pemeriksaan.

Dijelaskan Galuh, pemeriksaan ML ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pertama yang dilakukan penyidik pada 15 Mei 2018 lalu.

“ML kita yakini mengetahui secara detail mekanisme perjalanan dana yang dicairkannya tersebut. Baik secara administrasi hingga penggunaannya,” ujar Galuh.

Adapun perincian penggunaan dana DTT senilai Rp711 juta oleh BPBD Rejang Lebong saat itu diantaranya, pemasangan pelapis penahan dan bronjong tabarenah Kecamatan Bermani Ulu senilai Rp 92 juta, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur jalan mulai dari tabarenah – dataran tapus-air dingin senilai Rp 90.741.000.

Rehabilitasi infrastruktur jalan soponyono senilai Rp 59.091.000. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sapta marga senilai Rp. 227.273.000. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan beringin tiga senilai Rp152.436.000.

Rehabilitasi dan rekonstruksi irigasi air tik PA Simpang Macang senilai Rp 72.727.000 dan terakhir rehabilitasi dan rekonstruksi irigasi air putih kali bandung senilai Rp 74.547.000.

“Setelah ini, Kita akan melakukan pemeriksaan terhadap MH, mantan Kepala BPBD Rejang Lebong yang menjabat saat itu. Jika selesai, maka secepatnya kita akan melakukan pengecekan fisik dilapangan untuk mengetahui potensi kerugian negara (KN) dalam pembangunan fisik tersebut,” tegas Galuh.

Sekedar mengingatkan, proses penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi penggunaan DTT Kabupaten Rejang Lebong 2011 senilai Rp2,4 miliar ini sebelumnya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi mencapai 40 orang yang diduga mengetahui proses pencairan dan penggunaan dana tersebut diantaranya mantan Plt Sekda Rejang Lebong, Rusli Jamal, kemudian Sekda Rejang lebong saat itu, ketua TP-PKK Rejang Lebong saat itu dan Bupati Rejang Lebong yang menjabat saat itu.

Setelah proses pemeriksaan saksi-saksi, tim penyidik Kejari Curup pada pertengahan Mei 2014 telah merencanakan akan melakukan gelar perkara di Kejati Bengkulu sekaligus menetapkan siapa saja tersangkanya dengan dasar hasil ekspose BPK-RI pada 1 April 2014 yang menyebutkan adanya pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya mencapai Rp 1,4 miliar dari total anggaran DTT 2011 sebesar Rp 2,4 miliar. (Net)

Rekomendasi Berita