oleh

Manajemen PT PHML Tolak Seluruh Tuntutan Massa Mogok

Akan Sanksi Tegas Karyawan yang Tidak Bekerja

LINGGAU POS ONLINE – Terkait aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan karyawan pemanen PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (PT PHML), Selasa (19/11). Pihak manajemen PT PHML menyatakan menolak seluruh tuntutan karyawan karena dinilai tidak normatif, dan peraturan yang ada telah menjadi keputusan manajemen yang harus diikuti oleh seluruh karyawan PT PHML.

Adapun tuntutan mogok kerja yang ditolak oleh manajemen PT PHML diantaranya tidak diakuinya Serikat Pekerja Kebun dan Pabrik (SPKP), karena SPKP yang ada saat ini sah sebagaimana tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas (Mura) dengan nomor bukti pencatatan 560/123/Nakertrans/SP/2019 tanggal 11 Juni 2019. SPKP beranggotakan karyawan PT PHML, jika ada karyawan yang keberatan dengan adanya SPKP sebaiknya disampaikan secara tertulis kepada pengurus agar dapat ditindaklanjuti dengan jelas guna menghindari adanya pihak lain yang ingin memecah belah SPKP PT PHML.

Terkait permintaan pergantian Manager HRD, hal tersebut merupakan kewenangan mutlak pihak manajemen. Sementara sistem kalibrasi yang diterapkan tidak lain untuk memacu kinerja pemanen, dalam artian jika semakin banyak buah yang dipanen maka semakin besar juga upah/premi yang diterima, bahkan dapat melebihi besaran UMK.

Dalam hal penghitungan 25 hari kerja Manajemen PT PHML dengan tegas menyatakan pengupahan tidak dihitung berdasarkan 25 hari kerja, tetapi dihitung pengupahan per bulan, sebagai contoh pada Februari 2019 di mana hari kerja kalender hanya 23 hari, tetapi upah yang diberikan tetap full sebesar Rp2.944.681, sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mura.

Untuk pengambilan cuti, Manajemen PT PHML sama sekali tidak ada niat untuk mempersulit, tetapi waktu pengambilan cuti karyawan harus disesuaikan agar sebisa mungkin tidak memengaruhi produksi di lapangan. Dan untuk cuti hari raya yang memotong hak cuti sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE.302/MEN/SJ-HK/XII/2010 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di sektor swasta disebutkan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari pelaksanaan Cuti Tahunan.

Sama halnya dengan izin jika ada kerabat atau tetangga yang mengalami musibah atau meninggal dunia, tidak ada pihak manajemen mempersulit karyawan mendapatkan izin, akan tetapi izin yang dikeluarkan harus menimbang jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan agar tidak mengganggu pekerjaan di lapangan.

Terkait tuntutan kenaikan premi dan tunjangan anak/istri, Manajemen PT PHML menyatakan bahwa kenaikan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, mengingat kondisi saat ini permintaan tersebut belum bisa untuk direalisasikan. Sementara untuk pengangkatan BHT ke SKU dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan, seperti yang telah diterapkan perusahaan saat melakukan pengangkatan karyawan pada tahun 2018 dan 2019.

Sementara itu permintaan karyawan yang sakit dan tidak dapat bekerja harus diberikan pesangon x2 dijelaskan pihak manajemen bahwa perusahaan telah berupaya melakukan perlindungan kepada pekerja dengan memberikan Alat Pelindung Diri (APD) dan mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan serta menyediakan fasilitas klinik kesehatan. Dan jika ada pekerja yang berakhir hubungan kerja, perusahaan akan memberikan hak karyawan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

Perhatian perusahaan terhadap pekerja juga diterapkan melalui peraturan larangan merokok di areal kerja PT PHML, dikarenakan merokok dapat mengganggu kesehatan pekerja itu sendiri dan pekerja lain yang tidak merokok tetapi menjadi perokok pasif saat berada di sekitar pekerja yang merokok. Selain itu aturan larangan merokok juga guna meminimalisir bahaya kebakaran lahan ketika musim kemarau panjang seperti saat ini.

Untuk peraturan pemanen harus mengumpulkan kentosan/berondolan kering hal ini merupakan kebijakan manajemen untuk mengurangi kentosan/berondolan kering yang ada di lapangan, karena kentosan/berondolan kering ini akan menjadi media tumbuh jamur yang akan mengganggu tumbuh kembang dan produksi batang kelapa sawit.

Dalam hal surat berobat harus memakai diagnosa dokter ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui penyakit apa yang sedang diderita oleh pekerja dan sebagai dasar pemberian waktu istirahat bagi pekerja, bukan sama sekali untuk dipublikasikan secara luas.

Mengenai tuntutan pemanen bahwa buah mentah agar dikembalikan ke Divisi masing-masing dinilai tidak efektif karena ini akan menimbulkan biaya lebih besar, selain itu buah mentah yang dikembalikan ke divisi masing-masing dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara denda buah mentah adalah sebagai bentuk rasa saling memiliki terhadap perusahaan dan tanggung jawab setiap karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja terutama untuk tidak memanen buah mentah.

Manajemen PT PHML juga membantah telah melakukan tindakan semena-mena dan tidak manusiawi terhadap Saulus Dwi Katulistiawan yang baru selesai operasi usus buntu, karena yang diterima oleh perusahaan adalah surat keterangan belum bisa melakukan pekerjaan berat, bukan surat keterangan istirahat sakit.

Terkait aksi mogok kerja karyawan pemanen, Manajemen PT PHML akan memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang tidak masuk bekerja, hal ini demi menegakkan aturan disiplin kepada karyawan yang mogok kerja tidak sah karena tidak sesuai aturan, dan apabila 5 (lima) hari tidak masuk kerja dianggap mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Saat ini Manajemen sudah mendapatkan tenaga panen pengganti lebih kurang 250 orang yang siap dipekerjakan sebagai tenaga panen borongan. (*)

Sumber: Rilis

Rekomendasi Berita