oleh

Maksimalkan Penerimaan PBB, BPPRD Lakukan Evaluasi

LUBUKLINGGAU – Guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Lubuklinggau laksanakan rapat evaluasi penerimaan PBB-P2. Pasalnya, sampai saat ini realisasi PBB baru mencapai 14 persen atau lebih kurang Rp900 juta.

Evaluasi ini diharapkan, agar realisasi PBB bisa maksimal dan tercapai sesuai target. Ketika ada kendala, maka bisa diatasi sejak dini, sebelum jatuh tempo.

Bahkan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe yang turut hadir dan membuka kegiatan mengakui pendapatan ini.

“Saya akui banyak tantangan, tetapi tantangan ini harus diatasi agar pendapatan kita bisa meningkat. Dan ini menjadi tugas Camat dan Lurah, bagaimana mencari trik dan inovasi, agar penerimaan PBB maksimal. Salah satunya, ya Lurah harus turun ke lapangan dan update data,” tegas Nanan.

Apa yang didapatkan di lapangan, dilanjutkan Nanan, Lurah maupun camat diminta segera melapor ke BPPRD.

Plt Kepala BPPRD Kota Lubuklinggau, Imam Senen mengungkapkan ada dua kendala, yang menyebabkan masih minimnya realisasi PBB hingga saat ini. Padahal, jatuh tempo tinggal tiga bulan lagi.

“Pertama ada beberapa petugas yang kurang rutin mengamati dan memantau realisasi, kedua ada juga beberapa Wajib Pajak (WP) yang mau membayar ketika jatuh tempo, 30 September nanti. Untuk itu evaluasi seperti ini sangat perlu, bahkan kedepan kita menekankan agar Lurah Ketua RT dan Camat, agar SPPT yang ada segera disampaikan WP. Selain itu mereka juga harus aktif melakukan evaluasi,” ungkapnya.

Apalagi ditegaskannya, dua bulan lagi waktu jatuh tempo makanya mereka ditekankan Lurah dan RT lebih giat melakukan penagihan.

“Kita imbau jangan sampai jatuh tempo karena kalau lewat akan terkena denda 2 persen dari besaran pajak mereka,” tegasnya.

Selain evaluasi realisasi PBB, pihaknya juga melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan perpajakan Dana Kelurahan tahun 2019. Mengingat semua Kecamatan sudah mengusulkan, dan diharapkan per 14 Agustus nanti pelaksanaan Termin pertama sudah terlaksana sebesar 50 persen.

“Karena kita berharap, di Agustus juga kita sudah bisa mengusulkan untuk Termin II. Sementara syaratnya, harus selesai tahap I dan sudah dilaporkan,” jelasnya. (rfm)

Rekomendasi Berita