oleh

Maju Mundurnya Pembebasan Baasyir

JAKARTA Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengaku sangat menyayangkan dengan kebijakan pemerintah terkait pemberian pembebasan bersyarat kepada Abu Bakar Baasyir yang dinilai bermain-main.

Sebagai negara yang memiliki dasar hukum yang baik, seharusnya menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat bersikap tegas dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan satu pernyataan.

Ini seakan seperti bermain main, maju mundur dalam mengambil kebijakan. Bilamana hal ini diteruskan akan menjatuhkan wibawa Indonesia di mata dunia, ujar Mardani di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/1).

Dirinya pun berharap, langkah yang diambil ini bukanlah satu langkah politisasi pemerintah terlebih menjelang Pilpres 2019 mendatang. Mudah-mudahan ini bukan kepentingan politik karena bagaimanapun seperti kita ketahui bersama seluruh narapidana, berhak mendapatkan haknya, apalagi prinsip narapidana di rumah pemasyarakatan ini, sebenarnya dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” tandasnya.

Tolak Deradikalisasi

Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius alasan pemerintah belum memberikan pembebasan bersyarat kepada Abu Bakar Baasyir karena masih menolak program deradikalisasi oleh tim assesment selama.

Penolakan Baasyir, Suhardi menjelaskan karena program deradikalisasi dianggap sangat bertentangan dengan ideologinya yang sudah dipercaya saat ini.

Untuk pembebasan tahanan baik itu narkoba, napiter pasti memiliki program yang akrab disebut rehab, kita BNPT ada program deradikalisasi yang kita terapkan pada napi terorisme. Tapi sayangnya dalam melakukan program tersebut ada yang sulit untuk menerima atau hardcore sehingga tidak mau melaksanakan program deradikalisasi, seperti Baasyir yang tidak mau ikut karena menganggap bertentangan, ungkap Suhardi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

BNPT, Lanjut Suhardi memaparkan bahwa, pihaknya telah berupaya maksimal agar program deradikalisasi mereka dapat berlangsung lancer hal itu dibuktikan dengan kami melibatkan ulama-ulama untuk meluruskan pandangan Baasyir.

Biasanya kita mengundang Ulama yang pemahaman keagamaannya benar-benar matang serta menguasai. Hal itu bertujuan untuk mengajak diskusi Baasyir dengan harapan dapat menyadarkan, paparnya.

Kendati demikian, jika Baasyir bebas nanti, BNPT tetap akan melakukan monitoring secara periodik. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan Baasyir kembali melibatkan diri dalam aksi teror.

Untuk pembebasan bersyarat kita lakukan evaluasi periodik, itu ada tim assessment dan kami bagian dari tim assessment itu. Kita turunkan tim lengkap, itu periodik kita lakukan apalagi kalau orang mau mengajukan pembebasan bersyarat. Ini yang kita kerjakan, pungkas Suhardi.

Suhardi pun tidak menampik bahwa pihaknya bersama lembaga institusi terkait memberikan pendampingan khusus demi kemanusiaan, hal ini dikarenakan Baasyir yang sudah memasuki lanjut usia (lansia).
Meskipun beliau Napiter tetapi karena sudah lansia kami juga memiliki rasa kemanusiaan sehingga Baasyir memiliki pendamping khusus. Kemudian kita juga memprioritaskan kesehatan, tuturnya.

Sudah Tepat

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai langkah pemerintah untuk tidak memberikan pembebasan bersayarakat kepada Baasyir sudahlah tepat.

Pasalnya, menurut akademisi asal Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta ini menuturkan keputusan pembebasan Baasyir harus memiliki kajian lebih lengkap dan mendalam mengingat ini permasalahan terorisme.

Jika pemerintah membebaskan terpidana kasus terorisme tersebut akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk perundang-undangan hukum dan HAM. Dan ini akan menjadi masalah baru, kata Ujang.

Terkait politik dan pilpres terhadap kasus ini, kepada Fajar Indonesia Network, Ujang menjelaskan bilamana Presiden Jokowi memberikan pembebesan bersyarat tanpa pertimbangan yang matang, tidak dipungkiri dapat mempengaruhi dalam ajang Pemilu yang akan diselenggarakan april 2019 mendatang.

Namun demikian, Ujang menambahkan langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi bersama jajarannya perlu mendapat apresiasi mengingat semuanya juga memperhatikan efek domino dalam politik hubungan luar negeri.

Saat ini saya liat Pak Jokowi lebih memfokuskan untuk mengamankan Indonesia dari sejumlah kerjasama Bilateral dan hubungan baik negara sahabat. Hal ini harus diapresiasi ketimbang hanya memikirkan terkait Pilpres saja, tandasnya. (frs/fin)

Rekomendasi Berita